Dedi Mulyadi Wacanakan Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Jalan Provinsi Berbayar

Jawa Barat, MPN Indonesia 15 Mei 2026 - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan menggantinya dengan penerapan jalan provinsi berbayar.

Wacana ini disebut bertujuan menciptakan sistem pungutan yang lebih adil, terutama setelah kendaraan listrik tidak lagi dikenakan pajak kendaraan bermotor.

“Siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” kata pria yang akrab disapa KDM itu, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @dedimulyadi71, Jumat (15/5).

Pakai Pembayaran Digital

Dedi Mulyadi menyebut bahwa penerapan jalan provinsi berbayar hanya dapat dilakukan apabila seluruh jalan provinsi di Jawa Barat telah memenuhi standar tertentu.

Ia menekankan pentingnya kualitas infrastruktur sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Skema pembayaran yang dirancang akan menggunakan sistem digital tanpa perlu melakukan tempel kartu.

“Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada,” jelasnya.

Masih Tahap Pembahasan

Dedi mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum masuk finalisasi.

Ia mengatakan pihaknya akan melibatkan banyak pihak untuk melakukan kajian sebelum kebijakan benar-benar dilaksanakan.

“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)