Dua Pabrik Otomotif Jepang di RI Mau Hengkang ke Vietnam, Ini Alasannya

MPN Indonesia 22 Juni 2026 - Dua pabrik otomotif asal Jepang yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, berencana pindah ke Vietnam.

Informasi ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Rencana ini berpotensi berdampak pada ribuan pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK,” ujar Said Iqbal, dikutip MPN Indonesia dari YouTube Bicaralah Buruh, Senin (22/6).

Meski tak menyebut nama pabrik otomotif secara lengkap, Iqbal mengatakan bahwa kedua pabrik tersebut memiliki inisial J dan S.

“Jadi prinsipalnya di Jepang akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” tuturnya.

Alasan Pabrik Otomotif Pindah ke Vietnam

Keputusan relokasi ini disebut berkaitan dengan kebijakan dan ekosistem kendaraan listrik yang dinilai lebih kompetitif di Vietnam dibandingkan Indonesia.

“Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik,” jelasnya.

“Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal,” imbuh dia.

Selain itu, kata Iqbal, kondisi politik global juga turut berpengaruh terhadap keputusan dua pabrikan tersebut.

Serikat Pekerja akan Diskusi dengan Pabrik

Mengantisipasi dampak lebih luas, Said Iqbal menyatakan bahwa Serikat Pekerja akan mengambil langkah awal.

Serikat akan melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak pekerja.

“Serikat pekerja bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan lapor ke bapak presiden dan pimpinan DPR RI apa langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah,” ujarnya.

“Karena itu menyangkup kebijakan, terutama kebijakan terhadap mobil listrik. Saya pikir itu,” imbuh dia.

(AKM/NID/RAD)