Penyewa Kontrakan di Lubuklinggau Diusir, Diduga Beda Pilihan Paslon Pilkada

MPN Indonesia 20 November 2024 - Video yang memperlihatkan pengusiran satu keluarga dari kontrakan mereka di Lubuklinggau viral di media sosial.

Kejadian ini memicu perdebatan setelah disebut-sebut terkait dengan perbedaan dukungan politik dalam Pilkada Lubuklinggau 2024.

Keluarga penyewa dikabarkan mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, sementara pemilik kontrakan mendukung paslon nomor urut 2.

Insiden Pengusiran di Jawa Kanan SS

Peristiwa di daerah ini terjadi di RT 01, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, pada Minggu (17/11) siang.

Dalam video tersebut, keluarga Bokir, yang terdiri dari dirinya, istrinya Mulyani, dan ibunya yang mengidap stroke, terlihat memindahkan barang-barang ke mobil pikap.

Ibu Bokir tampak menangis di kursi roda saat menyaksikan proses pengusiran.

Bokir menyebut keluarganya telah tinggal di kontrakan itu selama tiga tahun.

Ia mengakui adanya tunggakan tiga bulan, namun mengungkapkan bahwa ia memiliki niat untuk melunasinya.

“Memang nunggak tiga bulan, tapi sudah ada niat untuk melunasi karena memang sudah lama tinggal di sana,” kata Bokir pada Senin (18/11).

Pernyataan Pemilik Kontrakan

Mulyani, istri Bokir, menjelaskan bahwa pemilik kontrakan meminta mereka untuk segera mengosongkan rumah dengan alasan perbaikan kerusakan pascabanjir.

Namun, Mulyani mempertanyakan mengapa hanya keluarganya yang diminta keluar.

“Dia minta dikosongi rumah itu untuk di-servis karena banjir kemarin, tapi masalahnya kenapa cuma kami yang disuruh keluar sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian dia sempat ngomong kalau dia kecewa berat sama kami. Dia bilang, ‘aku kecewa berat sama kau, aku milih YOK (Rahmat Hidayat – Rustam Effendi), kau milih ROIS (Rodi Wijaya – Imam Senen)’,” ungkap Mulyani.

Saat ini, keluarga Bokir tinggal sementara di rumah saudara mereka.

Klarifikasi dari Pihak Berwenang

Plt Lurah Jawa Kanan SS, Yuliana, menegaskan bahwa pengusiran ini tidak terkait dengan perbedaan pilihan politik dalam Pilkada.

Menurutnya, alasan utama pengusiran adalah tunggakan pembayaran kontrakan selama tiga bulan.

“Sudah diklarifikasi, jadi ini tidak ada kaitannya dengan beda pilihan. Pemilik kosan memang berhak (mengusir) sebab yang bersangkutan sudah tidak bayar uang kontrakan tiga bulan terakhir, jadi wajar-wajar saja kalau pemilik menagih uang kontrakan. Tidak ada unsur politiknya,” jelas Yuliana.