Kapal Perang Jepang Tiba di Kalbar, Bawa 3 Helikopter Chinook untuk Atasi Karhutla

MPN Indonesia 11 September 2026 - Kapal perang Jepang JS Kunisaki tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9), untuk penanganan karthula di Kalimantan Barat.

Kapal tersebut membawa tiga helikopter CH-47 Chinook beserta personel untuk operasi water bombing dan dukungan logistik.

“Terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dalam keterangannya.

Misi Kerja Sama Indonesia-Jepang

Kedatangan JS Kunisaki merupakan bagian dari misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dalam kerja sama Indonesia dan Jepang untuk membantu penanggulangan bencana.

Tiga helikopter CH-47 Chinook yang dibawa akan digunakan dalam operasi pemadaman udara atau water bombing.

Selain itu, helikopter juga disiapkan untuk mengangkut logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Sebelum diterjunkan ke lokasi kebakaran hutan, seluruh helikopter akan ditempatkan sementara di Pangkalan Udara Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Prioritas operasi akan difokuskan pada titik api dengan tingkat keparahan tertinggi yang telah teridentifikasi.

Helikopter yang dibawa JS Kunisaki bertugas melaksanakan operasi water bombing pada titik api prioritas, mengangkut logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, serta mendukung operasi penanganan karhutla bersama instansi terkait.

Kendala Penanganan Kebakaran Hutan di Kalbar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebut kondisi lapangan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karthula.

Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut yang membuat api dapat merambat di bawah permukaan tanah.

“Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” ujar Krisantus.

Menurutnya, karakteristik lahan tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan dukungan peralatan yang memadai serta ketelitian dalam menjangkau lokasi kebakaran.

Selain kondisi lahan, keterbatasan sumber air juga menjadi kendala selama proses pemadaman berlangsung.

“Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” ucap Krisantus.

Selanjutnya, penentuan lokasi operasi helikopter akan dikoordinasikan bersama sejumlah instansi.

“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” kata Krisantus.

Persiapan Personel dan Peralatan dari Jepang

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XII Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan TNI Angkatan Laut membantu memastikan proses kedatangan kapal, personel, dan peralatan berjalan lancar.

“Kalau kami dari Angkatan Laut memang membantu proses untuk kelancaran nanti untuk kekuatan prajurit yang akan diturunkan, kemudian jumlah helikopter bombing yang akan diturunkan,” ujar Sawa, dalam keterangan terpisah.

Ia menjelaskan bahwa sebelum kapal tiba, tim survei dari Jepang lebih dahulu datang untuk memastikan kesiapan lokasi dan berbagai kebutuhan pendukung misi.

“Yang datang sebelumnya itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal,” ujarnya.

Setelah JS Kunisaki sandar di Pelabuhan Internasional Kijing, personel mulai melakukan perakitan serta persiapan peralatan yang akan digunakan dalam operasi di lapangan sebelum helikopter diterbangkan menuju lokasi kebakaran hutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ikut terlibat dalam penanganan karhutla di wilayah konsesinya.

“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam,” ujar Krisantus.

Ia menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya akan dievaluasi.

“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” ungkap Krisantus.

(AKM/NID/RAD)