Parlemen Batalkan Darurat Militer Korea Selatan, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Yoon Suk Yeol

MPN Indonesia 4 Desember 2024 - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam (3/12).

Langkah ini diambil di tengah ketegangan politik dengan oposisi yang menguasai parlemen, yang menurut Yoon menunjukkan sikap bersimpati terhadap Korea Utara.

Namun, deklarasi tersebut hanya bertahan beberapa jam sebelum dibatalkan melalui pemungutan suara oleh parlemen.

Darurat Militer dan Alasan Presiden Yoon Suk Yeol

Dalam pidatonya, Yoon menyebut bahwa langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman dari pasukan yang ia sebut sebagai “antinegara.”

Ia menuduh pihak oposisi memberikan dukungan kepada rezim Korea Utara, yang dianggap sebagai ancaman utama bagi stabilitas negara.

Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Kritikan datang tidak hanya dari oposisi, tetapi juga dari kalangan internal partai konservatif yang mendukung Yoon.

Banyak yang menyebut deklarasi ini sebagai kemunduran menuju era otoritarian yang pernah dialami Korea Selatan pada 1980-an.

Langkah Militer Setelah Pengumuman

Pascapengumuman darurat militer, militer Korea Selatan segera mengambil tindakan tegas.

Berdasarkan laporan Yonhap, sejumlah kebijakan darurat diberlakukan, termasuk penangguhan pertemuan politik yang dianggap berpotensi menimbulkan “kebingungan sosial.”

Selain itu, mogok kerja dokter yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir juga menjadi sorotan.

Pemerintah memberi ultimatum kepada dokter untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam, dengan ancaman penangkapan tanpa surat perintah jika tidak mematuhi perintah tersebut.

Aksi mogok tersebut merupakan bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa kedokteran, yang menjadi isu sensitif di Korea Selatan.

Parlemen Membatalkan Deklarasi

Parlemen Korea Selatan, yang didominasi oleh Partai Demokrat sebagai oposisi, merespons cepat dengan menggelar pemungutan suara untuk mencabut status darurat militer.

Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, menegaskan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab untuk melindungi demokrasi bersama rakyat Korea.

Dalam pemungutan suara, seluruh 190 anggota parlemen yang hadir sepakat untuk mencabut deklarasi tersebut.

Tayangan televisi menunjukkan pasukan militer yang sempat dikerahkan ke area parlemen mulai menarik diri setelah keputusan parlemen diumumkan.

Woo juga menyerukan agar personel polisi dan militer segera meninggalkan halaman parlemen demi menghormati keputusan itu.

Reaksi dan Dampak

Deklarasi darurat militer ini menuai protes keras dari berbagai kelompok politik dan masyarakat sipil.

Banyak yang menilai bahwa langkah Presiden Yoon Suk Yeol telah mencederai demokrasi yang telah berkembang pesat di Korea Selatan sejak berakhirnya pemerintahan otoriter.

Sebagai bentuk protes, Juru Bicara Majelis Nasional menggunakan media sosial untuk menginstruksikan seluruh anggota parlemen agar berkumpul di gedung majelis setelah deklarasi diumumkan.

Ia juga mengimbau pasukan keamanan untuk tetap tenang dan tidak memicu eskalasi lebih lanjut.