Warung Pengecer Tak Lagi Boleh Jual Gas Elpiji 3 Kg, Apa Penyebabnya?

MPN Indonesia 3 Februari 2025 - Penjualan gas elpiji 3 kg melalui warung pengecer tidak lagi diperbolehkan mulai 1 Februari 2025.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menata distribusi gas subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.

Kebijakan Baru Penjualan Gas 3 Kg

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pengecer yang ingin tetap menjual gas elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi dari Pertamina.

Dengan demikian, mereka wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (31/1).

OSS telah terintegrasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Setelah kebijakan ini diterapkan, distribusi gas elpiji 3 kg akan langsung dilakukan dari pangkalan ke konsumen tanpa perantara pengecer.

Tujuan Penataan Distribusi

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemangkasan rantai distribusi diharapkan dapat menjaga harga gas elpiji 3 kg tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.

“Kita ingin memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah,” tambah Yuliot.

Peraturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran.

Dalam aturan tersebut, penjualan gas elpiji 3 kg hanya diperbolehkan melalui subpenyalur yang telah memiliki NIB.

Sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas distribusi gas subsidi pemerintah, Pertamina wajib melaporkan daftar subpenyalur kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Kelangkaan Gas 3 Kg di Beberapa Wilayah

Seiring dengan penerapan kebijakan ini, kelangkaan gas elpiji 3 kg mulai dirasakan di beberapa wilayah, termasuk Tangerang dan Jakarta.

Warga, terutama di Jakarta Pusat, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg di agen maupun pedagang gas keliling.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah pengurangan kuota gas subsidi pemerintah pada tahun 2025.

“Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen,” ujar Hari, Selasa (28/1).

Kuota gas elpiji subsidi untuk Jakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih rendah dibandingkan dengan kuota tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT.

Selain itu, distribusi gas sempat terhambat akibat adanya hari libur nasional, yang juga turut memperburuk kondisi pasokan.

Upaya Pemerintah Mengatasi Kelangkaan

Untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg, pemerintah telah menyalurkan tambahan pasokan pada beberapa tanggal tertentu.

Misalnya, pada 1 Januari 2025, sebanyak 233.040 tabung gas elpiji disalurkan dengan menarik 50 persen dari alokasi tanggal 3 Januari.

Selain itu, pemerintah melakukan pemantauan stok gas elpiji 3 kg secara intensif dengan meminta agen untuk mengisi ulang stok yang mulai menipis.

Pada 27 Januari 2025, sebanyak 218.600 tabung gas juga disalurkan dengan menarik 50 persen dari kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk pertengahan Januari.

Dampak Kebijakan bagi Masyarakat

Dampak dari kelangkaan gas elpiji 3 kg sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

Ningrum (42), warga Karang Anyar, Jakarta Pusat, mengaku kesulitan mendapatkan gas untuk memasak sehari-hari.

“Iya nih sudah mulai langka. Ini sih enggak saya pakai buat dagang, cuma buat masak. Tapi karena enggak ada gas jadi enggak bisa masak,” ujarnya.

Ningrum telah mencari gas elpiji 3 kg di beberapa tempat, termasuk warung dan agen gas, namun stok kosong.

“Empat tempat, warung dua. Terus agen di pasar inpres juga kosong, terus di agen sini juga kosong,” katanya.

Strategi Pemerintah Mengurangi Impor LPG

Pemerintah telah mencanangkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor gas elpiji, termasuk membangun pabrik gas yang mengolah propana (C3) dan butana (C4) sebagai alternatif LPG.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga guna menekan konsumsi gas subsidi pemerintah.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa produksi LPG dalam negeri baru mencapai 1,4 juta ton, sementara tingkat konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun.

Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 6 hingga 7 juta ton gas elpiji setiap tahun, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp63,5 triliun.

Sebagai langkah strategis, pemerintah akan menerapkan sistem penyaluran subsidi berbasis individu mulai tahun 2025 dan berencana menghentikan penjualan gas elpiji 3 kg secara bebas pada tahun 2027.

Salah satu langkahnya adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak membeli gas subsidi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, diharapkan subsidi gas elpiji 3 kg dapat benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak, sekaligus mengurangi beban anggaran negara akibat impor gas elpiji dalam jumlah besar.