Buntut Tolak Perintah Donald Trump, Harvard Dijatuhi Sanksi

MPN Indonesia 15 April 2025 - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Universitas Harvard setelah institusi pendidikan tersebut menolak sejumlah instruksi resmi.

Dikutip MPN Indonesia dari Reuters, sanksi tersebut mencakup pembekuan dana hibah federal senilai US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp38,64 triliun.

Langkah ini diambil sebagai respons atas penolakan Harvard terhadap permintaan pemerintah untuk merombak sistem penerimaan mahasiswa serta melaporkan mahasiswa internasional yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina.

Sanksi ini memaksa Harvard untuk mencari solusi pendanaan alternatif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan pinjaman senilai US$ 750 juta atau sekitar Rp 12,6 triliun dari sektor keuangan Wall Street.

Penolakan Harvard terhadap Kebijakan Pemerintah

Permasalahan berawal dari permintaan pemerintah AS yang menuntut perguruan tinggi, termasuk Harvard, untuk menghentikan preferensi dalam penerimaan mahasiswa berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.

Pemerintah juga meminta agar universitas menyaring mahasiswa internasional dan melaporkan mereka yang melanggar aturan perilaku kepada otoritas imigrasi federal.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan AS menyampaikan tuntutan agar fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih terlibat dalam aktivisme ketimbang beasiswa dikurangi pengaruhnya.

Mereka juga menginstruksikan pembentukan panelis eksternal untuk mengaudit setiap departemen di Harvard guna menjamin keberagaman sudut pandang.

Dalam surat terbuka, Presiden Harvard Alan Garber menyatakan bahwa tuntutan pemerintah merupakan bentuk intervensi terhadap otonomi institusi pendidikan.

Ia menegaskan bahwa tidak semestinya pemerintah mengatur siapa yang dapat diterima, diajarkan, atau dipekerjakan oleh universitas swasta.

“Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta,” tulis Garber.

Dampak dari Ketegangan Politik dan Isu Antisemitisme

Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap aksi protes pro-Palestina di berbagai kampus AS selama tahun 2024, menyusul konflik bersenjata antara Hamas dan Israel pada 2023.

Gedung Putih menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Donald Trump untuk memerangi antisemitisme dan mengembalikan reputasi global universitas-universitas AS.

Menurut juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, pemerintahan Donald Trump ingin memastikan dana publik tidak digunakan untuk mendukung aktivitas yang dianggap sebagai diskriminasi rasial atau kekerasan bermotif rasial.

“Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali,” ujar Fields.

Imbas Luas terhadap Dunia Pendidikan AS

Selain Harvard, banyak universitas lain di AS juga mengalami pembekuan dana hibah federal dengan nilai mencapai ratusan juta dolar.

Pemerintah meminta seluruh lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan perubahan kebijakan sejalan dengan nilai-nilai yang diklaim mewakili Amerika Serikat.

Sanksi ini terjadi di tengah tensi tinggi dalam perang dagang dan dinamika politik domestik AS, terutama menjelang masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

Dalam konteks ini, kebijakan tarif Trump dan langkah tegas terhadap institusi pendidikan mencerminkan pendekatan yang lebih keras terhadap pelanggaran yang dianggap tidak sejalan dengan visi pemerintahan.

Kebijakan ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah AS dan institusi pendidikan tinggi, dengan Harvard menjadi salah satu simbol utama dalam konflik yang mencakup aspek kebebasan akademik, pendanaan negara, dan pengaruh politik.

Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perdebatan publik di tengah dinamika kebijakan tarif Donald Trump dan ketegangan dalam perang dagang yang sedang berlangsung.

(ADN/NID/RAD)