Pemerintah Dorong Akses dan Keamanan Uang Digital Melalui Kebijakan Publik

MPN Indonesia 24 April 2025 - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan nasional dengan mengedepankan kebijakan publik yang berfokus pada perluasan akses dan peningkatan keamanan uang digital.

Langkah ini diambil sebagai respons atas masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tradisional, terutama di wilayah terpencil atau oleh kelompok masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan administratif.

Peneliti Ekonomi Digital CELIOS, Rani Septyarini, menekankan pentingnya transformasi digital dalam sektor keuangan sebagai jalan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

“Keuangan digital sangat berperan dalam inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan tradisional, baik dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun karena jarak,” ujar Rani kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, pada Kamis (24/4).

Pemerataan Infrastruktur Teknologi Jadi Prioritas Utama

Salah satu langkah awal yang diusulkan pemerintah adalah pemerataan infrastruktur digital.

Penyediaan jaringan internet yang merata, berkualitas, dan terjangkau dianggap sebagai fondasi dalam pemanfaatan layanan keuangan berbasis digital.

Hal ini ditujukan untuk mengatasi ketimpangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Langkah konkret yang bisa diambil adalah pemerataan infrastruktur teknologi, memastikan kualitasnya baik dan terjangkau untuk masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusianya juga,” jelas Rani.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi pilar penting dalam strategi pemerintah.

Program pelatihan dan pendidikan ditargetkan agar masyarakat tidak hanya mampu mengakses platform keuangan digital, tetapi juga memahami cara mengelolanya secara efektif dan aman.

Regulasi Diperketat dan Edukasi Keamanan Digital Diperluas

Selain aspek infrastruktur dan SDM, pemerintah juga memfokuskan diri pada penguatan regulasi yang mengatur keamanan uang digital.

Langkah ini diambil guna menekan risiko kejahatan siber yang meningkat seiring tingginya adopsi teknologi digital dalam transaksi keuangan.

Regulasi ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga disertai dengan inisiatif sosialisasi yang luas mengenai keamanan digital.

Sosialisasi yang dimaksud mencakup edukasi sejak dini, termasuk melalui institusi pendidikan seperti sekolah, untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan siber.

“Saya kira, selain memperluas infrastruktur, meningkatkan SDM, mengetatkan regulasi, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai keamanan digital yang bisa dimulai dari tingkat sekolah untuk membangun awareness terhadap keamanan siber,” tegas Rani.

Targetkan Inklusi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Implementasi kebijakan publik ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga termasuk daerah pedesaan dan komunitas rentan yang selama ini kurang tersentuh oleh layanan keuangan.

Melalui strategi terpadu yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, dan edukasi digital, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem uang digital yang inklusif dan aman.

Fokus ini sejalan dengan visi nasional dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia.

(AKM/NID/RAD)