Kapal TNI AL Ngutang BBM ke Pertamina hingga Rp3,2 Triliun

MPN Indonesia 29 April 2025 - Kapal-kapal TNI AL mengalami tunggakan pembayaran BBM kepada Pertamina yang mencapai triliunan rupiah.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengusulkan pemutihan tunggakan dalam rapat dengan DPR di Jakarta Pusat.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa kapal-kapal TNI AL menunggak pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina sebesar Rp3,2 triliun.

Ali menyatakan bahwa tunggakan ini sangat mengganggu operasional Angkatan Laut dan meminta agar utang tersebut diputihkan.

“Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kami berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kami sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” kata Ali dalam rapat, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen, pada Selasa (29/4).

“Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” tambahnya.

Permintaan Pengelolaan BBM Dialihkan ke Kemhan

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ali juga mengusulkan agar pengelolaan bahan bakar untuk kebutuhan TNI AL diatur langsung oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Menurutnya, penanganan pasokan BBM sebaiknya terpusat agar lebih efektif dalam mendukung operasional TNI AL.

“Kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah bahan bakar, terpusat oleh Kemhan, harapannya seperti itu,” ujar Ali.

Dengan pengelolaan terpusat di Kemhan, diharapkan kebutuhan bahan bakar Angkatan Laut dapat dipenuhi lebih baik tanpa menghadapi kendala tunggakan yang mengganggu operasional.

Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari solusi atas masalah struktural dalam pengadaan dan distribusi BBM di lingkungan TNI AL.

Pentingnya Pasokan BBM untuk Kapal TNI AL

Ali menekankan bahwa kebutuhan bahan bakar di Angkatan Laut sangat tinggi karena kapal-kapal tetap memerlukan pasokan energi meskipun dalam kondisi diam.

Pengoperasian mesin diesel dan sistem pendingin udara (AC) menjadi alasan utama konsumsi bahan bakar yang tidak bisa dihindari.

“Memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kami ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” jelas Ali.

Penjelasan ini memperlihatkan bagaimana BBM tetap menjadi kebutuhan vital dalam menjaga kesiapan dan keandalan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di lingkungan TNI AL.

Tanpa pasokan bahan bakar yang memadai, kapal-kapal berisiko mengalami kerusakan pada perangkat elektronik yang sangat penting untuk operasional.

Harapan Subsidi untuk Harga BBM

Selain permasalahan tunggakan dan pengelolaan, Ali juga menyoroti harga BBM yang saat ini masih mengikuti harga industri.

Ia berharap, ke depan, harga bahan bakar yang digunakan TNI AL dapat diberikan subsidi guna meringankan beban biaya operasional.

Harga industri dinilai memberatkan anggaran operasional, terutama dalam kondisi keuangan TNI AL yang harus menghadapi beban tunggakan besar kepada Pertamina.

Harapan ini sejalan dengan usulan pemutihan tunggakan yang diajukan sebelumnya.

(AKM/NID/RAD)