DPRD Jakarta Minta Pembayaran Parkir Pakai Sistem Cashless

MPN Indonesia 7 Mei 2025 - DPRD Jakarta desak pemerintah provinsi untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless pada seluruh layanan parkir publik.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Alia Noorayu Laksono. Menurutnya, digitalisasi pembayaran parkir selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global.

“Kita sekarang mendorong Jakarta Kota Global dan harus mengarah ke sistem pembayaran parkir yang digital dan cashless juga,” ujar Alia Noorayu Laksono Selasa (6/5), dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Pemprov Jakarta.

SDM Juru Parkir Perlu Ditingkatkan

Lebih lanjut, Alia menyoroti kesiapan sumber daya manusia sebagai aspek penting dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Ia meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dapat merekrut juru parkir yang mampu mengoperasikan sistem digital dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

“Juga harus merekrut juru parkir yang sesuai standar dan mempunyai skill penggunaan teknologi dan aplikasi, dan juga tidak mengambil fee parkir lebih dari yang sewajarnya,” tegasnya.

Tingkatkan PAD dan Transparansi

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina menegaskan bahwa digitalisasi parkir dan implementasi sistem cashless harus menjadi prioritas.

Menurutnya, langkah ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.

“Sudah wajib, sudah harus, dan harga mati digitalisasi serta cashless. Tidak boleh lagi ada kata mahal untuk soal digitalisasi,” kata Wa Ode.

Menurutnya, sistem ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dan jadi solusi untuk transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

(AKM/NID/RAD)