MenHAM Pigai Ingin Semua Wilayah Ikuti Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak

MPN Indonesia 8 Mei 2025 - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirim siswa bermasalah ke barak TNI sebagai upaya pembinaan disiplin dan karakter.

Ia menyatakan, kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) karena tidak termasuk dalam kategori corporal punishment atau hukuman fisik yang dilarang dalam pendidikan modern.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM,” ujar Natalius Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/5).

Pendekatan Pendidikan, Bukan Hukuman

Pigai menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mendidik, bukan menghukum.

Ia menilai metode yang diterapkan di Jawa Barat berbeda dengan praktik kekerasan fisik masa lalu.

“Corporal punishment itu misalnya cubit telinga atau pukul tangan. Di Jawa Barat, mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab,” tambahnya.

Dengan demikian, program yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi tersebut dinilai selaras dengan nilai-nilai HAM dan pendidikan karakter.

Usulan Implementasi Nasional

Selain itu, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Jawa Barat, tetapi diadopsi secara nasional.

Ia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan pelaksanaan program serupa di seluruh Indonesia jika uji coba di Jawa Barat dinilai berhasil.

“Kalau bagus, kita meminta menteri digdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” katanya.

Pendidikan Karakter Sebagai Investasi Bangsa

Natalius Pigai menegaskan bahwa pendidikan yang membentuk disiplin dan karakter merupakan investasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Ia menyebutkan bahwa periode 2025–2035 menjadi masa penting untuk menyiapkan SDM Indonesia yang memiliki mindset HAM, demokrasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab.

“Kita harus mempersiapkan transformasi termasuk juga menyiapkan SDM. Kalau tidak memulai dari sekarang nanti akan mengalami kesulitan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan dapat memimpin di tingkat global.

“Kalau 2035 SDM Indonesia mindset-nya sudah HAM, demokrasi, disiplin, tanggung jawab, maka kita bisa go internasional,” tegas Natalius Pigai.

Transparansi dan Pengawasan Ketat

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dampak psikologis yang mungkin dialami siswa, termasuk laporan adanya siswa yang menangis ketika menjalani pelatihan di barak TNI, Natalius Pigai menekankan pentingnya transparansi.

Ia meminta agar pendidikan yang melibatkan institusi militer dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memantau dan memastikan tidak terjadi kekerasan fisik.

“Transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting… semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga,” ungkapnya.

Natalius Pigai juga mendorong peran media, komunitas masyarakat, dan pengamat pendidikan untuk turut serta dalam pengawasan.

Menurutnya, pengawasan publik dapat menjamin bahwa program ini benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas peserta didik tanpa melanggar HAM.

Pendidikan Bukan Sekadar Civic Education

Lebih lanjut, Natalius Pigai menegaskan bahwa program ini tidak sekadar pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang berfokus pada nilai-nilai politik dan nasionalisme seperti Pancasila dan NKRI.

“Ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi, knowledge, skills, dan attitude,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif untuk masa depan.

(AKM/NID/RAD)