DPR Desak TNI-Polri Transparan dalam Tangani Kasus Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut

Sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5). Korban terdiri dari sembilan warga sipil dan empat anggota TNI.

Tragedi ini menuai reaksi dari Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, yang mendesak transparansi dari pihak TNI dan Polri dalam menangani kasus tersebut.

“Tragedi di Garut ini menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Korban luka juga harus mendapatkan penanganan cepat dan perawatan terbaik agar jumlah korban jiwa tidak bertambah,” ujar Lola dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi DPR RI, pada Selasa (13/5).

Pemusnahan Amunisi Dinilai Kurang Perencanaan Matang

Lola menilai bahwa kegiatan pemusnahan amunisi seharusnya sudah dilakukan dengan perencanaan yang matang, mengingat ini bukanlah kegiatan pertama.

“Ini bukan kegiatan yang pertama dilaksanakan. Jarak dengan Polres juga sekitar tiga jam. Jadi, seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang, termasuk dalam hal pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap standar pelaksanaan kegiatan serupa agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat sekitar.

Desakan Investigasi Terbuka dan Evaluasi Sistem

Lola juga meminta agar proses investigasi dilakukan secara terbuka.

Menurutnya, TNI dan Polri harus segera mengevaluasi sistem pengelolaan amunisi untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

“Saya berharap TNI dan Polri dapat memberikan transparansi dalam penanganan kasus ini, sekaligus memperbaiki sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Hindari Spekulasi, Tunggu Hasil Investigasi

Meski mendorong adanya kejelasan, Lola mengimbau masyarakat agar menunggu hasil investigasi resmi dan tidak terjebak dalam spekulasi.

“Mari kita tunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Tidak perlu ada spekulasi yang terlalu dini atas peristiwa ini,” katanya.

Legislator Soroti Tanggung Jawab dan Keselamatan Publik

Menurut Lola, tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki prosedur operasional penanganan amunisi agar lebih aman, khususnya bagi masyarakat sipil.

Keterlibatan langsung anggota DPR, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akuntabilitas lembaga pertahanan dan keamanan negara.

(AKM/NID/RAD)