Guru Besar UI Ungkap Revisi Buku Sejarah Nasional Angkat Narasi yang Selama Ini Terpinggirkan

MPN Indonesia 21 Mei 2025 - Pemerintah tengah menggarap revisi besar-besaran buku sejarah nasional dengan melibatkan lebih dari 120 sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia.

Salah satu tokoh utama, Prof. Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa ini bukan sekadar revisi, melainkan penulisan ulang sejarah bangsa.

“Banyak narasi yang belum terpublikasikan, sekarang dimasukkan,” ujarnya dalam wawancara bersama MPN Indonesia, Sabtu (17/5).

Menurut Prof. Susanto, revisi buku sejarah ini bertujuan menghadirkan sejarah yang lebih ilmiah dan representatif, termasuk aspek maritim, konflik sosial, dan dinamika politik yang selama ini kurang mendapat tempat.

“Sejarah itu cermin. Kita harus tahu kapan kita jatuh, kapan kita gagal, konflik sosial, reformasi, bahkan sampai kita hampir pecah saat G30S. Itu semua harus ditulis,” tegasnya.

Pemerintah, melalui Menteri Kebudayaan, mendorong proyek ini sebagai bagian dari upaya reinventing Indonesian identity yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri kolektif terhadap identitas nasional.

“Kesadaran bahwa kita ini bangsa pejuang itu penting. Maka semangat nasionalisme harus terus dipupuk,” tambah Prof. Susanto.

Proses dan Pendekatan Baru dalam Penulisan Sejarah

Penulisan ulang ini akan menghasilkan 10 jilid buku yang mencakup masa prasejarah hingga era kontemporer, dengan tema beragam mulai dari politik, ekonomi, agama, sosial, maritim, hingga pemerintahan.

“Perbedaannya bukan dalam arti bertentangan, tapi beragam tema… Semua itu diikat oleh satu tema besar: bagaimana menggambarkan keindonesiaan dalam perjalanan panjang,” jelas Prof. Susanto.

Koordinasi dilakukan secara rutin dengan rapat daring dua minggu sekali dan pertemuan langsung setiap bulan.

Setiap unit penulisan diawasi oleh dua editor, termasuk Prof. Ganjar dari UIN dan Prof. Singgih dari Undip.

“Koordinasi itu biasa, apalagi jumlahnya banyak. Tapi kami rutin ketemu,” katanya, menyebut proyek ini sudah mencapai 60 persen progres.

Proyek ini juga merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi, dan menjawab pertanyaan lama soal identitas nasional.

“Ini bukan hal baru, tapi pertanyaan lama yang akhirnya dijawab dengan tindakan,” tutur Prof. Susanto.

Tantangan dan Dukungan dalam Proses Revisi

Meski mendapat dorongan kuat dari pemerintah dan akademisi, proyek ini juga menghadapi tantangan, seperti validasi data dan penyatuan perspektif sejarawan dengan latar belakang berbeda.

Namun, Prof. Susanto menegaskan, “Enggak ada perbedaan sebenarnya, justru kami sudah jadi satu,” menggambarkan semangat kolektif dalam penulisan ulang sejarah nasional.

Di luar proses akademis, figur politik seperti Fadli Zon juga ikut memberi sorotan, menandakan perlunya transparansi dan keterlibatan lintas sektor dalam kebijakan pendidikan.

Melalui revisi ini, diharapkan sejarah Indonesia dapat disampaikan secara jujur dan utuh, memperkuat kesadaran sejarah sekaligus identitas bangsa.

(AKM/NID/RAD)