Pemerintah Pastikan Bansos Triwulan II Disalurkan Pakai DTSEN

MPN Indonesia 3 Juni 2025 - Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan pemerintah ini diambil untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran dalam distribusi bansos, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan komitmen ini usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6).

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi presidenri.go.id pada Selasa (3/6).

Dengan penerapan DTSEN, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menekan kesalahan sasaran penyaluran bansos dan meningkatkan efektivitas subsidi pemerintah yang telah dialokasikan pada periode ini.

Proses Verifikasi dan Validasi Data DTSEN

Integrasi DTSEN telah berlangsung sejak 3 Februari 2025 dan melibatkan proses validasi lintas sektor.

Amalia menyampaikan bahwa dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga berada pada desil 1–4 dan telah mulai menerima bantuan per 31 Mei 2025.

Proses integrasi DTSEN mencakup pembersihan data dan verifikasi lapangan yang dikoordinasikan antara BPS dan Kementerian Sosial.

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi inclusion error atau kesalahan sasaran dalam distribusi bansos.

“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1–4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Kepala BPS.

Menurut Amalia, penggunaan DTSEN merupakan strategi penting dalam kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi pemerintah secara lebih tepat.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan menjadikan program bansos sebagai salah satu stimulus ekonomi nasional pada triwulan II tahun ini.

“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya.

Insentif Tambahan untuk Mobilitas

Selain penyaluran bansos, pemerintah juga merancang insentif tambahan seperti diskon transportasi dan jalan tol.

Rencana ini sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana tercatat dalam data BPS.

Amalia menyebut bahwa wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat terjadi pada tiga periode utama, yakni saat Lebaran, libur sekolah pada Juni–Juli, dan akhir tahun.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” ujar Amalia.

Pemerintah berharap kebijakan ini akan mendukung efektivitas bansos triwulan II sekaligus memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi nasional.

(AKM/NID/RAD)