Mentan dan Satgas Pangan Lakukan Investigasi Dugaan Mafia Beras di Food Station Tjipinang Jaya

MPN Indonesia 4 Juni 2025 - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Mabes Polri tengah menginvestigasi dugaan praktik mafia beras di Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur.

Investigasi ini dilakukan menyusul temuan distribusi beras yang tidak wajar di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), yang mencatat pengeluaran hingga 11.410 ton dalam satu hari pada 28 Mei 2025.

Mentan mengungkapkan kejanggalan ini setelah menerima laporan dari pedagang mengenai menurunnya pasokan beras dan lonjakan harga, meski stok nasional dinyatakan mencukupi.

“Masuk akal enggak, ini 11 ribu keluar satu hari? Satgas Pangan sudah turun, alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

Lonjakan Distribusi Picu Kecurigaan Manipulasi

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras di Food Station Tjipinang sepanjang 2024–2025 terus meningkat hingga mencapai 50 ribu ton.

Namun, distribusi harian yang biasanya berkisar 2.000–3.000 ton tiba-tiba melonjak drastis, menimbulkan dugaan adanya manipulasi data.

“Kemarin begitu mengatakan (harga beras) naik, aku cek. Sekarang tidak ada lagi alasan. Dulu ada alasannya, kalau stok Bulog kurang, impor. Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton?” kata Andi Amran.

Ia juga mengungkap adanya indikasi bahwa beras yang keluar digunakan untuk dicampur dengan beras lokal, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

“Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Untuk di-blending, untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal,” jelasnya.

Mentan menilai praktik ini sebagai bentuk sabotase terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

“Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali. Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi,” tegasnya.

Pemerintah Minta Satgas Pangan Telusuri Data

Menteri Pertanian meminta Satgas Pangan Mabes Polri untuk menyelidiki keabsahan data distribusi dari Food Station Tjipinang dan memastikan tidak ada oknum yang bermain di tengah krisis pangan.

“Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” ucap Amran.

Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mendalami data distribusi tersebut.

Ia menyebut pihak Food Station belum bisa menjelaskan secara rinci tujuan dan jalur distribusi dari beras yang keluar.

“Mereka ditanya tetapi tidak bisa menyampaikan barang itu ke mana perginya, keluarnya dari mana, tidak ada. Belum bisa disampaikan kepada kita. Kita akan lebih mendalami lagi data tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data,” ungkap Helfi.

(AKM/NID/RAD)