Dedi Mulyadi akan Minta Sekolah di Jabar untuk Tak Beri PR ke Siswa

Jawa Barat, MPN Indonesia 4 Juni 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa mulai tahun ajaran 2025–2026, sekolah-sekolah di wilayahnya tidak lagi memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.

Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Rabu (4/6), bersamaan dengan kebijakan baru mengenai jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB.

“Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025–2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30, sekali lagi sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi, dikutip MPN Indonesia pada Rabu (4/6).

PR Dihapus, Tugas Diselesaikan di Sekolah

Penghapusan PR dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pendidikan baru tentang aktivitas malam anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melarang anak-anak keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali dalam keadaan mendesak dan dengan pendampingan orang tua.

“Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah,” kata Dedi Mulyadi.

Dengan kebijakan ini, semua tugas sekolah wajib diselesaikan di lingkungan sekolah.

“Seluruh pekerjaan sekolah, dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah, dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah,” tegasnya.

Ia juga berharap waktu di rumah dapat dimanfaatkan anak-anak untuk beristirahat dan mendukung kehidupan keluarga.

“Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya… perempuan belajar masak, ngepel dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat,” tambahnya.

Reformasi Pendidikan ala Pemprov Jabar

Penghapusan PR dan percepatan jam masuk sekolah menjadi bagian dari reformasi pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah ingin menciptakan ritme belajar yang lebih terstruktur dan memberi ruang bagi anak untuk berperan dalam keluarga.

Dedi Mulyadi menyadari bahwa kebijakan pemerintah ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat.

“Untuk itu, pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan membentuk generasi muda yang seimbang secara akademik dan sosial, sesuai dengan nilai-nilai lokal.

“Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer,” ungkapnya.

(AKM/NID/RAD)