Dedi Mulyadi Tegas Larang Anak-anak di Jabar Keluar Rumah Lebih dari Jam 9 Malam

MPN Indonesia 4 Juni 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan aturan larangan bagi anak-anak keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB tanpa pendampingan orang tua atau alasan mendesak.

Kebijakan pemerintah ini akan mulai diterapkan menjelang tahun ajaran baru 2025–2026.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih menyeluruh dan mendorong kehidupan anak yang lebih berkualitas di rumah.

PR Sekolah Dihapus, Semua Tugas Dikerjakan di Sekolah

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan larangan keluar malam, Pemprov Jabar juga berencana menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa.

Dedi menegaskan bahwa seluruh tugas belajar harus diselesaikan di sekolah.

“Nah selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 (malam) tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak, yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi, dikutip MPN Indonesia melalui Instagram @dedimulyadi71, Rabu (4/6).

Ia menekankan bahwa waktu di rumah seharusnya digunakan untuk kegiatan santai dan interaksi keluarga.

Menurutnya, siswa sebaiknya memanfaatkan waktu di rumah untuk membaca, berolahraga, dan membantu pekerjaan rumah tangga.

“Seluruh pekerjaan sekolah, dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah, dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah,” ungkapnya.

Sekolah Mulai Lebih Pagi Pukul 06.30 WIB

Dedi juga mengumumkan perubahan jadwal masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB mulai tahun ajaran baru mendatang.

“Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025–2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30, sekali lagi sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30,” katanya.

Rumah Jadi Tempat Pembentukan Karakter

Gubernur Dedi juga mendorong orang tua untuk menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan karakter.

Ia menyarankan anak-anak untuk dilibatkan dalam aktivitas rumah tangga, termasuk belajar membereskan rumah, mencuci piring, memasak, dan mengepel.

Menurutnya, hal ini penting agar anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan mandiri.

Respon Masyarakat dan Prinsip Demokrasi

Dedi menyadari bahwa kebijakan pendidikan ini mungkin menimbulkan pro dan kontra. Namun ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari demokrasi.

“Untuk itu, pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya, pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)