Indonesia Mantapkan Posisi di Panggung Global Lewat Aksesi OECD dan Reformasi WTO

MPN Indonesia 5 Juni 2025 - Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) sebagai bagian dari proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada Selasa (3/6) di Paris, Prancis.

Penyerahan dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025. Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional.

“Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis,” ujar Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD di Paris, Prancis, Rabu (4/6).

Komitmen Indonesia terhadap Tata Kelola Global

Dokumen Initial Memorandum yang diserahkan Indonesia memuat 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik.

Penyusunannya dilakukan oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk setelah adopsi Roadmap Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2025.

Dokumen tersebut menjadi hasil self-assessment terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan standar dan instrumen OECD.

“Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Initial Memorandum,” kata Airlangga.

Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh di OECD dapat memperkuat sektor-sektor seperti UMKM, pendidikan, kesehatan publik, serta pemberantasan korupsi melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.

Desakan Reformasi WTO

Selain membahas OECD, Indonesia juga menyuarakan perlunya reformasi dalam sistem perdagangan global.

Dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Minister, Airlangga menekankan pentingnya reformasi di tubuh World Trade Organization (WTO).

“Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik,” jelas Airlangga.

Indonesia juga akan menugaskan duta besar di WTO untuk menyiapkan langkah strategis menjelang pertemuan tingkat menteri tersebut.

Pertemuan Bilateral dengan AS Bahas Tarif

Di sela forum multilateral, Airlangga turut menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dagang Amerika Serikat (USTR), Jamieson Greer.

Pertemuan ini membahas negosiasi tarif resiprokal yang telah dimulai sejak April. Isu yang dibahas mencakup tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi.

Putaran kedua dari negosiasi ini dijadwalkan berlangsung minggu depan di Washington D.C.

Wakili Suara Negara Berkembang

Airlangga menyebut keanggotaan Indonesia dalam OECD akan memperkuat representasi negara-negara berkembang di forum kebijakan global.

“Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau global south, karena Indonesia salah satu negara global south, yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)