PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah RI Dihentikan: Melukai Banyak Orang

MPN Indonesia 2 Juli 2025 - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini digagas oleh Kementerian Kebudayaan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati yang menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah telah menimbulkan polemik.

“Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” kata Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Minta Dihentikan, bukan Ditunda

Esti menilai pemerintah tidak perlu memaksakan untuk melanjutkan penulisan sejarah versi Kementerian Kebudayaan yang dinilai terburu-buru dan berpotensi memicu gejolak sosial.

“Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan,” tegas Esti.

Ia juga menambahkan bahwa PDIP tidak lagi meminta penundaan, melainkan penghentian total proyek tersebut.

“Kalau kemarin kami masih bisa mengatakan tunda, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau sekarang sudah berkembang menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Maka kita mengatakan tidak lagi tunda, tetapi kita katakan stop,” ujarnya.

Ingin Raker dengan Fadli Zon

Esti menyebutkan bahwa beberapa sejarawan yang terlibat dalam tim penulisan ulang sejarah telah mengundurkan diri, menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini.

“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” ujar Esti.

Polemik Penulisan Ulang Sejarah RI

Sebelumnya, proyek penulisan ulang sejarah yang dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan menjadi perhatian publik lantaran dianggap menghilangkan sejumlah bab penting, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Salah satu isu yang memicu kontroversi adalah pernyataan Fadli Zon dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Dalam video berjudul “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah”, Fadli menyatakan bahwa tidak terdapat bukti perkosaan massal pada peristiwa 1998. Ia menyebutkan bahwa informasi tersebut hanya berupa rumor.

Pernyataan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998 yang dibentuk oleh Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

Kritik yang muncul memperkuat desakan agar penulisan ulang sejarah dihentikan.

(AKM/NID/RAD)