GAMKI Ungkap Maraknya Intoleransi di Jawa Barat, Desak Pemerintah Susun Beleid yang Adil

Jawa Barat, MPN Indonesia 3 Juli 2025 - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Jawa Barat menyoroti maraknya kasus intoleransi terhadap umat Kristiani di wilayahnya.

Ketua DPD GAMKI Jawa Barat, Andreas Simanjuntak, menyebut setidaknya lima kasus intoleransi telah mereka advokasi selama dua tahun terakhir.

“Salah satunya Gereja di Kosambi, GSG Arcamanik dan yang akhir akhir ini GAMKI menyoroti kasus pembubaran Ibadah di Cidahu Sukabumi,” kata Andreas saat dihubungi MPN Indonesia melalui aplikasi perpesanan, Kamis (3/7).

Tak Pernah Dilibatkan Pemprov

Meski aktif dalam advokasi dan penyadaran publik, Andreas mengaku GAMKI tidak pernah dilibatkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas isu intoleransi.

Sebaliknya, pihaknya justru mengambil langkah inisiatif mengajak pemerintah berdialog.

“Justru DPD GAMKI Jawa Barat yang menginisiasi pertemuan sampai dengan seminar untuk membahas isu intoleransi yang berkembang di Jawa Barat,” beber Andreas.

Andreas mengatakan pihaknya kerap membuat seminar dengan mengundang Pemprov Jabar.

“Waktu itu dihadiri oleh perwakilan dari Kesbangpol Jawa Barat,” kata Andreas.

Kegiatan ini dilakukan GAMKI dengan tujuan untuk memberitahu pemerintah bahwa masih ada kelompok masyarakat yang masih sadar atas pentingnya semangat Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat.

Potensi Polarisasi Meningkat

Menurut Andreas, kasus intoleransi di Jawa Barat tak menunjukkan perkembangan yang positif. Alih-alih berkurang kasusnya, intoleransi justru seolah bergerak di tempat, stagnan.

Bahkan, ia memperingatkan potensi polarisasi baru di masyarakat jika tidak ada langkah serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Dari tahun ke tahun perilaku Intoleransi masih stagnan. Tidak ada pengurangan, bahkan justru ada potensi polarisasi baru apabila seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat tidak merumuskan pendidikan toleransi dan menerapkan kebijakan yang berprinsip pada Bhineka Tunggal Ika di Jawa Barat,” tegas Andreas.

Lima Tuntutan GAMKI untuk Pemerintah

Melihat stagnasi ini, GAMKI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata. Setidaknya terdapat lima poin tuntutan yang diajukan Andrea Simanjutak, yaitu:

1. Menghapus SKB 2 Menteri: “tidak menjadi solusi terhadap penyelesaian sengketa rumah ibadah yang terjadi,” kata Andreas.
2. Menyusun regulasi yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh umat beragama dan penganut kepercayaan sesuai amanat UUD 1945.
4. Melakukan kerja kolaboratif terhadap penyelesaian permasalahan intoleransi di Jawa Barat.
5. Menindak tegas pelaku intoleransi dan aksi anarkis sesuai hukum yang berlaku.

(AKM/NID/RAD)