Satpol PP dan Bupati Pati Bubarkan Aksi Donasi Jelang Demo Tolak Kenaikan PBB

Jawa Tengah, MPN Indonesia 6 Agustus 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah membubarkan kegiatan penggalangan donasi yang dilakukan aliansi masyarakat di kawasan Alun-alun Pati, Selasa (5/8).

Donasi tersebut direncanakan untuk mendukung aksi massa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aksi pembubaran berlangsung ricuh. Petugas menyita hasil donasi dan terjadi adu mulut dengan warga.

Sejumlah massa bahkan melempar kardus ke jalan dan sempat menduduki truk milik Satpol PP.

Koordinator Aksi: Sudah Ajukan Surat Pemberitahuan

Koordinator aksi, Supriyono, menyampaikan kekecewaannya atas pembubaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penggalangan donasi telah berlangsung sejak 1 Agustus 2025 dan sudah diberitahukan kepada pihak berwenang.

“Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kami memprotes tindakan tersebut, karena kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025,” ujar Supriyono kepada wartawan di lokasi demonstrasi dan aksi massa, Selasa (5/8).

Menurutnya, donasi tersebut ditujukan untuk mendukung logistik aksi menolak kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.

Satpol PP: Kegiatan Tak Sesuai Aturan

Plt Kepala Satpol PP Pati, Sriyatun, menyatakan bahwa tindakan pembubaran dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, terutama menjelang perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati.

“Ini menyalahi aturan, penggunaan tempat ini tidak sesuai aturan, di bawah videotron ini tidak boleh kegiatan. Apalagi nanti ada kegiatan boyongan dan kirab lainnya,” jelas Sriyatun.

Petugas juga mengevakuasi Plt Sekda Pati, Riyoso, dari tengah massa untuk menghindari kericuhan lebih lanjut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Massa Tetap Lanjutkan Aksi

Meski dibubarkan, Supriyono menyebut bahwa kegiatan penggalangan dana akan tetap dilanjutkan. Ia juga menilai kebijakan kenaikan PBB-P2 melanggar prosedur.

“Kebijakan kenaikan PBB-P2 250 persen itu menyalahi perda. Harusnya sebelumnya kebijakan itu diberlakukan mediasi dengan tokoh masyarakat,” tegasnya.

Dasar Kebijakan Kenaikan PBB-P2

Kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar 250 persen diumumkan oleh Bupati Pati, Sudewo, pada Mei 2025 usai rapat intensifikasi bersama camat dan anggota Pasopati.

Dalam laman resmi Humas Kabupaten Pati, disebutkan bahwa penyesuaian dilakukan karena tarif PBB tidak naik selama 14 tahun.

“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo pada (18/5/2025).

Bupati Sudewo juga merespons rencana demonstrasi warga dengan tegas.

“Saya tunggu, silakan lakukan. Jangankan hanya lima ribu orang, 50 ribu orang aja suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan,” ucapnya dalam video yang beredar di media sosial.

Rencana Alokasi Dana dan Perbandingan Daerah Lain

Pemkab Pati menjelaskan bahwa peningkatan tarif PBB dimaksudkan untuk mendukung proyek strategis daerah seperti pembangunan jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, dan pengembangan sektor pertanian serta perikanan.

Sudewo menyebut bahwa pendapatan PBB Pati saat ini hanya mencapai Rp29 miliar, jauh tertinggal dari Jepara (Rp75 miliar), Rembang (Rp50 miliar), dan Kudus (Rp50 miliar).

“Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)