Digitalisasi Bansos Pakai Face Recognition Mulai Diuji Coba di Banyuwangi

Jawa Timur, MPN Indonesia 26 September 2025 - Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) mulai diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut uji coba ini sebagai implementasi sistem Government Technology (GovTech) berbasis AI yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan ketertiban dan transparansi penyaluran bansos.

“GovTech sekarang kita sudah piloting di Banyuwangi dan sekarang sudah mulai face recognition, sehingga dengan demikian akan jauh lebih tertib. Kami berharap minggu depan akan pergi ke sana, rapat terpadu di sana sekali lagi, menyiapkan nanti presiden untuk melihat,” ujarnya saat ditemui awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).

Bakal Diterapkan di 514 Kabupaten dan Kota

Luhut menjelaskan, jika hasil uji coba terbukti berhasil, sistem digitalisasi bansos ini akan diterapkan secara nasional di 514 kabupaten dan kota.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan uji coba ini, meski waktu kunjungannya masih dalam tahap penyesuaian.

“Kalau itu sukses, kita akan langsung sosialisasi secara nasional (di) 514 kabupaten. Nanti kita lihat kelompok-kelompokan sehingga kita bisa lihat kekurangan di mana. Ini berbasis AI, jadi AI ini teknologi dirancang anak-anak Indonesia. Semua kita buat sangat transparan,” jelasnya.

Sepanjang uji coba yang telah dilakukan, Luhut menilai pilot project di Banyuwangi menunjukkan hasil positif dan terorganisir. Ia memandang kebijakan ini bisa efektif dalam mengurangi korupsi.

“Pengalaman di Banyuwangi kelihatan sangat-sangat bagus dan membuat Indonesia akan jauh lebih tertib dan terkendali, terorganisasi, pasti akan membuat efisiensi dan mengurangi korupsi,” katanya.

18 Ribu Kepala Keluarga di Banyuwangi Terdaftar Lewat Digitalisasi Bansos

Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi ini dimulai sejak 18 September 2025 melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan kader dasawisma, lurah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator data kemiskinan desa/kelurahan.

“Kami sudah meminta para kepala OPD, camat, hingga lurah untuk menjadi agen Perlinsos. Mereka akan kerja bareng para agen perlinsos lain,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kabupaten Banyuwangi, Jumat (26/9).

Total agen Perlinsos di Banyuwangi kini mencapai sekitar 2.000 orang. Sementara itu, selama periode 17 hingga 23 September, sebanyak 18.170 kepala keluarga telah didaftarkan melalui sistem digital ini.

Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pendaftaran mandiri melalui aplikasi Perlinsos dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran via agen Perlinsos.

Menurut Ipuk, peran agen Perlinsos penting terutama bagi masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran mandiri.

“Harapannya, lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi selama ini terlewat dari pendataan bisa terakomodasi. Padahal, sebenarnya mereka sangat layak. Ini yang menjadi prioritas kita juga,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)