Cucu Jadi Korban Keracunan MBG di Jogja, Mahfud MD: Muntah-muntah, 4 Hari Dirawat di Rumah Sakit

MPN Indonesia 2 Oktober 2025 - Dua cucu Mahfud MD dilaporkan menjadi korban keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Yogyakarta.

Peristiwa ini diungkap langsung oleh Mahfud melalui siniar berjudul “Bereskan Tata Kelola MBG” di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (30/9).

Menurut Mahfud, cucunya mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan MBG yang disediakan sekolah.

Ia menjelaskan bahwa kedua cucunya merupakan anak dari keponakannya, duduk di kelas berbeda namun bersekolah di tempat yang sama.

“Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja,” ujar Mahfud dalam podcast tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (2/10).

Mahfud menyebut dalam satu kelas, delapan siswa termasuk cucunya muntah-muntah setelah makan siang.

“Satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah. Nah yang enam itu, enam dan kakaknya, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah,” tuturnya.

Salah satu cucunya harus menjalani perawatan di rumah sakit selama empat hari.

“Tapi yang ini (cucu satunya lagi) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, bersaudara. Beda kelas. Di sekolah yang sama. Masih dirawat di rumah sakit sampai kemarin saya masih di Jogja. Sekarang mungkin hari ini sudah (membaik),” sambung Mahfud.

Kritik Mahfud terhadap Data Persentase Keracunan

Meski Presiden Prabowo Subianto menyebut angka keracunan hanya 0,0017 persen dari total 30 juta porsi makan bergizi gratis yang telah disalurkan, Mahfud menilai masalah ini tidak bisa dianggap sekadar statistik.

“Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari kecelakaan satu saja tidak sampai 0,00017 persen orang sudah ribut, karena menyangkut nyawa, kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya,” tegas Mahfud.

Sorotan Tata Kelola Program MBG

Mahfud menilai MBG adalah program dengan tujuan mulia, namun pelaksanaannya masih menyisakan banyak masalah, khususnya dalam tata kelola.

Ia menyoroti ketidakjelasan tanggung jawab di tingkat bawah saat terjadi insiden karena pemerintah daerah tidak dilibatkan secara struktural.

Guru dan pihak sekolah, menurutnya, sering kali harus menanggung dampak langsung meski tidak termasuk dalam panitia pelaksana MBG.

Mahfud mencontohkan guru yang tidak digaji dan bukan panitia, tetapi tetap diminta membersihkan peralatan makan dan mengganti barang yang hilang.

Mahfud Tekankan Kepastian Hukum

Selain tata kelola, Mahfud juga menyoroti aspek hukum pelaksanaan MBG.

Ia menyebut belum adanya aturan yang jelas seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, atau regulasi dari Badan Gizi Nasional sebagai dasar hukum program.

“Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses… harus ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian,” imbuhnya.

Mahfud menegaskan tanpa kepastian hukum, program ini berisiko dijalankan oleh pihak yang tidak profesional dan membahayakan penerima manfaat.

“Kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana? Keluhan-keluhan banyak itu ya gak jelas di tangannya orang-orang yang tidak profesional sebenarnya,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)