Connect with us

Politik

Ini Respons Purbaya usai Digeruduk Gubernur Agar Tak Potong TKD 2026

Menkeu Purbaya memberi respons usai didatangi sejumlah gubernur yang tergabung dalam APPSI atas rencana pemotongan anggaran TKD dalam APBN 2026.

Logompn

Published

on

Ini respons purbaya usai digeruduk gubernur agar tak potong tkd 2026
Ini Respons Purbaya usai Digeruduk Gubernur Agar Tak Potong TKD 2026 | Gambar: Instagram/@menkeuri

MPN Indonesia 8 Oktober 2025 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi respons usai didatangi sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang protes soal rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Menurutnya, citra kepala daerah masih dianggap kurang baik di mata pemerintah pusat, dan hal tersebut menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran.

“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Bakal Penuhi Permintaan Gubernur jika Kondisi Ekonomi Membaik

Dalam pertemuan tersebut, para gubernur juga mengajukan permintaan agar beberapa beban daerah, termasuk gaji pegawai, bisa ditanggung oleh pemerintah pusat.

Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menilai itu adalah hal yang wajar, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” jelasnya.

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Purbaya mengakui bahwa pemotongan tersebut tergolong cukup besar sehingga ia membuka kemungkinan penambahan anggaran ke daerah, dengan syarat kondisi ekonomi dan penerimaan negara mengalami perbaikan di tahun depan.

Baca Juga:  Begini Respons Purbaya usai Jokowi Bantah Kereta Cepat Rugikan Negara

“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)

Trending