Politik
Ini Respons Purbaya usai Digeruduk Gubernur Agar Tak Potong TKD 2026
Menkeu Purbaya memberi respons usai didatangi sejumlah gubernur yang tergabung dalam APPSI atas rencana pemotongan anggaran TKD dalam APBN 2026.
MPN Indonesia 8 Oktober 2025 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi respons usai didatangi sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang protes soal rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Menurutnya, citra kepala daerah masih dianggap kurang baik di mata pemerintah pusat, dan hal tersebut menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran.
“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Bakal Penuhi Permintaan Gubernur jika Kondisi Ekonomi Membaik
Dalam pertemuan tersebut, para gubernur juga mengajukan permintaan agar beberapa beban daerah, termasuk gaji pegawai, bisa ditanggung oleh pemerintah pusat.
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menilai itu adalah hal yang wajar, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” jelasnya.
Dalam APBN 2026, alokasi anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Purbaya mengakui bahwa pemotongan tersebut tergolong cukup besar sehingga ia membuka kemungkinan penambahan anggaran ke daerah, dengan syarat kondisi ekonomi dan penerimaan negara mengalami perbaikan di tahun depan.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” tegasnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
