AS Ancam Stop Beri Dukungan Senjata untuk Israel Jika Situasi Semakin Gila di Gaza

MPN Indonesia 17 Oktober 2024 - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ancaman serius kepada sekutu dekatnya, Israel, terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

AS mengancam akan menghentikan bantuan militer dan dukungan senjata jika Israel terus memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas semakin memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.

Surat dari AS kepada Israel

Ancaman ini disampaikan dalam surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, kepada pemerintah Israel pada Selasa (15/10).

Dalam surat tersebut, AS menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang memburuk, terutama akibat tindakan Israel yang dianggap menghalangi pengiriman bantuan.

AS meminta Israel untuk mengizinkan setidaknya 350 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap harinya selama 30 hari ke depan.

Selain itu, Washington juga mendesak Israel untuk memberlakukan jeda kemanusiaan dalam operasi militernya guna memastikan bantuan dapat mencapai warga yang terdampak konflik.

Jika Israel tidak memenuhi tuntutan ini, negara tersebut akan menghadapi konsekuensi kebijakan dari AS, termasuk penghentian bantuan militer.

Dalam surat itu, AS merujuk pada kebijakan NSM-20 yang memungkinkan penghentian bantuan militer kepada negara-negara yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.

Memorandum ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional AS, yang mengatur langkah-langkah jika negara penerima bantuan militer AS gagal memenuhi komitmen terkait bantuan kemanusiaan.

“Tindakan perbaikan bisa mencakup penundaan transfer barang-barang pertahanan atau, jika diperlukan, layanan pertahanan,” demikian isi surat tersebut.

Kondisi Kemanusiaan yang Memburuk

Israel telah menghadapi kritik internasional terkait blokade dan operasi militernya di Gaza, yang menyebabkan ribuan warga Palestina terdampak.

Surat dari AS ini merupakan peringatan tertulis terkuat dari Washington kepada Tel Aviv, terutama setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa serangan di Gaza utara menewaskan banyak warga sipil.

Menurut laporan Middle East Eye (MEE), Israel dituding menolak atau menghalangi hampir 90 persen pergerakan bantuan kemanusiaan antara Gaza utara dan selatan pada bulan September.

Sementara itu, sekitar 400.000 warga Palestina di Gaza utara kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Organisasi internasional melaporkan bahwa persediaan makanan dan obat-obatan semakin menipis, memperburuk krisis yang ada.

Pada Senin (14/10), badan militer Israel yang bertanggung jawab atas penyeberangan ke Gaza, Cogat, mengumumkan bahwa 30 truk bantuan dari Program Pangan Dunia telah memasuki Gaza utara melalui penyeberangan Erez.

Namun, jumlah tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,7 juta warga Palestina yang telah dipindahkan ke kawasan pesisir al-Mawasi.

Respons Israel dan Kebijakan AS

Israel menyatakan bahwa pihaknya tengah meninjau surat dari AS dengan serius.

Seorang pejabat Israel di Washington mengatakan bahwa Tel Aviv berencana memberikan tanggapan kepada mitra-mitra Amerika.

Israel juga berargumen bahwa mereka tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan, tetapi menargetkan operasi Hamas di wilayah tersebut.

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menekankan bahwa surat tersebut adalah bentuk komunikasi diplomatik pribadi dan tidak untuk dipublikasikan.

Meski begitu, Miller menegaskan bahwa AS berharap Israel segera melakukan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi di Gaza.

Dia menambahkan, kegagalan untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan dapat berdampak pada kebijakan bantuan militer AS terhadap Israel.

Israel telah menerima dukungan militer signifikan dari AS, termasuk pesawat tempur, bom berpemandu, rudal, dan peluru.

Namun, jika Israel tidak mematuhi tuntutan AS terkait bantuan kemanusiaan, bantuan militer ini berisiko dihentikan.

Kebijakan ini diatur oleh hukum internasional, yang melarang penerima bantuan militer AS menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan.