Bupati Tapsel Blak-blakan Sebut Kemenhut Buka Izin Penebangan Hutan pada Oktober 2025

MPN Indonesia 3 Desember 2025 - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan menyampaikan keberatannya terhadap keputusan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan yang kembali membuka izin penebangan hutan pada Oktober 2025.

Keputusan ini dinilai memicu potensi kerusakan lingkungan di wilayah Sumatra Utara, terutama di daerah Batangtoru yang belum lama ini dilanda banjir bandang.

Surat yang diterima Pemkab Tapsel pada Juli 2025 sebelumnya telah menghentikan sementara aktivitas Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama antara korporasi dan masyarakat dalam pengambilan kayu.

Gus Irawan menyebut dirinya sempat merasa lega dengan langkah tersebut karena diyakini dapat menjaga tutupan hutan. Namun, ia menyatakan terkejut ketika mengetahui izin kembali dibuka beberapa bulan kemudian.

“Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau nggak salah, dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan,” ujar Gus Irawan, dikutip MPN Indonesia dari Tribun Medan, Rabu (3/12).

Pertanyakan Izin Penebangan Hutan

Gus Irawan kemudian menyampaikan surat keberatan kepada Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan pada 14 November 2025 agar menghentikan kembali aktivitas penebangan hutan.

Namun, menurutnya, pada awal November, kerja sama korporasi dengan masyarakat sudah kembali beroperasi sebelum akhirnya pada 25 November Batangboro kembali dilanda banjir.

Ia lantas mempertanyakan apa yang membuat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan.

“Berapa PNBP yang diterima, sehingga kemudian perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?” ucap Gus Irawan.

Ia juga menyebut terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut menjadi sumber kayu gelondongan yang terbawa banjir.

Kayu yang bernilai komersial diambil, sementara kayu yang tidak layak dibiarkan, menambah volume material yang terbawa saat banjir.

Gus Irawan juga mengkritisi adanya tarik-menarik kewenangan antara dua direktorat dalam Kementerian Kehutanan.

“Tolong dicek dulu. Jangan-jangan memang indikatornya adalah PNBP. Kalau itu indikator utamanya, dia akan terdorong memberi izin bagi perusahaan menebangi hutan. Ada kayu keluar dia dapat PNBP, tapi setiap kayu yang keluar berpotensi merusak ekosistem,” ujarnya.

Korban Bencana di Sumatra

Menurut data dari dashboard rekapitulasi terdampak bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12), sebanyak 753 orang dinyatakan meninggal dunia sementara 650 orang masih hilang dan 2,6 ribu mengalami luka-luka.

Adapun korban terdampak dari 50 kabupaten/kota mencapai 3,3 juta jiwa dengan catatan rumah rusak berat sebanyak 3,6 ribu unit, rusak sedang 2,1 ribu unit, dan rusak ringan sebanyak 3,7 ribu unit.

Sementara itu, fasilitas umum yang mengalami kerusakan tercatat sebagai berikut:

• 299 jembatan
• 129 rumah ibadah
• 323 fasilitas pendidikan
• 9 fasilitas kesehatan

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa listrik dan air di sebagian lokasi bencana sudah mulai pulih, namun masih terdapat banyak titik yang mengalami pemadaman dan keterbatasan akses.

“Listrik, air ini juga relatif sudah pulih tapi masih banyak yang padam… khususnya di daerah-daerah yang terisolir,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)