Anggota DPR Minta Menhut Raja Juli Mundur: Kalau Pak Menteri Nggak Mampu, Mundur Aja

MPN Indonesia 5 Desember 2025 - Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, secara tegas meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan dan gagal menunjukkan tanggung jawab dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.

Dalam rapat itu, Usman mengkritik kebijakan pelepasan kawasan hutan yang menurutnya tetap dikeluarkan meskipun daerah terdampak sedang menghadapi bencana alam.

Ia menyoroti izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang disebut tetap diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatra? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” ujar Usman dalam rapat tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada Jumat (5/12).

Usman kemudian menambahkan bahwa jika Raja Juli tidak mampu menjalankan tugasnya, maka lebih baik mengundurkan diri.

“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” ucapnya.

DPR Kritik Izin Kawasan Hutan dan Soroti Reboisasi

Usman juga menyoroti penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang disebut keluar pada Oktober dan 30 November.

Ia menyampaikan bahwa kepala daerah sebelumnya berharap izin tersebut tidak diterbitkan.

Menurutnya, fokus kebijakan saat ini seharusnya diarahkan pada penanaman kembali di kawasan gundul, khususnya di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Dalam rapat yang sama, Raja Juli Antoni memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa selama setahun menjabat, ia tidak pernah menerbitkan PBPH penebangan baru.

“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini. Saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” jelas Raja Juli.

Raja Juli juga menjelaskan bahwa kebijakannya selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” ungkapnya.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Menteri Bantah Terbitkan Izin di Wilayah Terdampak Bencana

Raja Juli Antoni kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Ia menyatakan bahwa selama menjabat tidak ada satu jengkal pun kawasan di wilayah tersebut yang dilepaskan.

“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” tuturnya.

Ia melanjutkan, “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di tiga provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut.”

Wilayah terdampak bencana yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut belum dijabarkan secara spesifik, namun disebut sebagai kawasan gundul yang membutuhkan reboisasi.

(AKM/NID/RAD)