Tolak Wacana soal Zero Mining, Gus Ulil: Bagi Saya Itu Goblok!

MPN Indonesia 6 Desember 2025 - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menolak tegas wacana penghentian total aktivitas tambang atau zero mining di Indonesia.

Penolakannya diperkuat oleh dorongan masyarakat sipil usai banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada awal Desember.

Dalam pernyataan yang beredar di media sosial pada Kamis (4/12), Gus Ulil menyebut gagasan zero mining sebagai pandangan yang keliru.

“Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” ujarnya di hadapan awak media.

Ia menegaskan bahwa kehidupan modern tidak bisa dilepaskan dari hasil tambang, karena berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan perangkat teknologi berasal dari industri mineral.

“Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” tegasnya.

Menghentikan Seluruh Kegiatan Tambang Bukan Solusi

Gus Ulil menjelaskan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern bertumpu pada hasil tambang.

Mulai dari penggunaan perangkat komunikasi, listrik, hingga media digital, semuanya membutuhkan energi dan bahan baku dari sektor pertambangan.

“Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” ujarnya.

Ia menilai bahwa menghentikan seluruh kegiatan tambang bukan solusi atas isu lingkungan sosial yang muncul.

Sebaliknya, ia mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan agar kegiatan tambang tetap berjalan sesuai dengan standar lingkungan.

Meski demikian, pernyataan Gus Ulil mewakili sikap PBNU yang tidak sejalan dengan desakan penghentian total tambang.

Ia menekankan pentingnya pengaturan dan penegakan regulasi agar aktivitas pertambangan tidak merusak alam namun tetap dapat menopang kebutuhan masyarakat.

(AKM/NID/RAD)