Abdul Mu’ti Akan Tinjau Ulang Kurikulum Merdeka dan Kebijakan Ujian Nasional

MPN Indonesia 23 Oktober 2024 - Abdul Mu’ti, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam Kabinet Merah Putih, menyatakan bahwa langkah awal yang akan diambilnya adalah meninjau ulang sejumlah kebijakan penting dalam dunia pendidikan.

Fokus utama peninjauan ini mencakup kebijakan zonasi, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dan ujian nasional.

Rencana ini disampaikan pada konferensi pers di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10).

Mengkaji Ulang Kebijakan Pendidikan

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sering kali memunculkan pro dan kontra.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses ini akan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

“Semua akan kita lihat secara keseluruhan, tidak tergesa-gesa. Saya akan meminta masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, maupun media,” ujar Abdul Mu’ti.

Sebagai Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya mendengarkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ia menyatakan keinginannya untuk menjadi menteri yang lebih banyak mendengar sebelum mengambil keputusan, dengan harapan pendekatan ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi Kurikulum Merdeka

Salah satu kebijakan yang menjadi fokus peninjauan Abdul Mu’ti adalah Kurikulum Merdeka, yang masih tergolong baru di dunia pendidikan Indonesia.

Ia menyoroti bahwa pelaksanaan kurikulum ini belum sepenuhnya merata di berbagai satuan pendidikan.

Beberapa sekolah masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikannya secara efektif.

Evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka dinilai penting guna memastikan kebijakan ini dapat berjalan sesuai harapan.

“Kurikulum Merdeka memang perlu dikaji ulang karena kurikulum ini masih baru. Selain itu, belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakannya,” jelasnya.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keputusan terkait Kurikulum Merdeka akan diambil dengan sangat hati-hati.

Ia juga mengakui bahwa perdebatan terkait kebijakan ini masih berlangsung di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan kebijakan yang diambil didasarkan pada aspirasi masyarakat dan evaluasi yang komprehensif.

Evaluasi Ujian Nasional

Selain Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa kebijakan terkait ujian nasional akan ditinjau ulang.

Ujian nasional selama ini menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar pendidikan.

Oleh sebab itu, Abdul Mu’ti berencana mendengar berbagai pendapat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Soal ujian nasional, soal zonasi, Kurikulum Merdeka—semua ini masih menjadi perdebatan. Kami akan melihat semuanya dengan sangat seksama dan berhati-hati,” tegas Abdul Mu’ti.

Dalam proses evaluasi, Abdul Mu’ti akan melibatkan para ahli, masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, serta pengguna layanan pendidikan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kebijakan Pendidikan yang Selaras dengan Program Pemerintah

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan program pemerintah.

Ia menyebutkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari realisasi program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden.

“Kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” ujarnya.

Melalui pendekatan komprehensif ini, Abdul Mu’ti berharap dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih baik.