PM Jepang Bubarkan DPR pada 23 Januari Mendatang dan Umumkan Pemilu Sela

MPN Indonesia 22 Januari 2026 - Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, secara resmi mengumumkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang yang akan dilaksanakan pada Jumat (23/1), disusul dengan pelaksanaan pemilu sela pada 8 Februari 2026.

Pemilu ini bertujuan mengisi kekosongan legislatif di Majelis Rendah dan akan menjadi kontestasi elektoral pertama sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober 2025.

Takaichi menyatakan bahwa pemilu tersebut akan menjadi penentu arah pemerintahan ke depan dan menyebut dirinya siap mempertaruhkan masa depan politiknya dalam proses ini.

Langkah tersebut diumumkan Takaichi dalam konferensi pers pada Senin (19/1), setelah ia menggelar pertemuan dengan pejabat Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang pada Rabu (14/1).

“Saya mempertaruhkan masa depan saya sendiri sebagai perdana menteri. Saya ingin publik menilai langsung apakah mereka masih mempercayakan pengelolaan negara ini kepada saya,” jelas Takaichi saat konferensi pers, dikutip MPN Indonesia melalui The Independent pada Kamis (22/1).

Pemilu sela ini akan melibatkan seluruh 465 kursi di Majelis Rendah, digelar lebih dari dua tahun sebelum masa jabatan berakhir, dan dilaksanakan di tengah koalisi pemerintahan yang rapuh.

Saat ini, koalisi LDP yang dipimpin Takaichi hanya memiliki mayoritas tipis berkat dukungan tiga anggota parlemen independen, sementara di Majelis Tinggi partai koalisi memegang kursi minoritas.

Pembubaran Majelis Picu Kontroversi

Rencana pembubaran Majelis Rendah dan penyelenggaraan pemilu sela diumumkan di tengah tingginya tingkat dukungan publik terhadap kabinet Takaichi.

Sejumlah anggota LDP menilai pemilu dini diperlukan untuk memperkuat mandat pemerintahan dalam mengesahkan anggaran negara sebelum tahun fiskal baru.

Akan tetapi, langkah ini menuai kritik dari oposisi.

“Kami tidak memahami mengapa Majelis Rendah dibubarkan dengan mengorbankan pembahasan RUU anggaran. Kami tidak dapat menerima sikap perdana menteri yang menyerahkan masalah ini sepenuhnya pada dirinya sendiri hanya karena memiliki tingkat persetujuan yang tinggi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokratik Konstitusional, Azumi Jun, dikutip MPN Indonesia dari NHK.

Presiden Partai Demokratik untuk Rakyat, Tamaki Yuichiro, juga mengkritik fokus Takaichi dan menyebut bahwa prioritas seharusnya diberikan pada kebijakan ekonomi.

Ketua Perwakilan Komeito, Saito Tetsuo, menyoroti dampak pembubaran parlemen terhadap nasib anggaran nasional, menyatakan bahwa anggaran tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian.

Untuk menarik dukungan publik, Takaichi mengusulkan penghentian sementara pajak konsumsi atas bahan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun.

Kebijakan ini disebutnya bertujuan meringankan beban biaya hidup dan meningkatkan daya beli rumah tangga.

Takaichi Rancang Anggaran untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Takaichi juga merancang paket belanja pemerintah yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong penerimaan pajak dari sektor lain.

Kebijakan tersebut diambil di tengah kekhawatiran masyarakat akan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Survei NHK menunjukkan bahwa sekitar 45 persen responden menganggap isu harga sebagai kekhawatiran utama, mengungguli isu diplomasi dan keamanan nasional.

Kabinet Takaichi juga telah menyetujui rancangan anggaran negara tertinggi dalam sejarah Jepang, senilai 122,3 triliun yen.

Anggaran ini diarahkan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah, menanggulangi dampak inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sektor pertahanan, anggaran lebih dari 9 triliun yen direncanakan untuk memperkuat kemampuan militer Jepang, termasuk pengembangan rudal jelajah dan sistem persenjataan nirawak.

Sebagai tokoh konservatif nasionalis, PM Jepang Sanae Takaichi tidak menghindari isu geopolitik.

Ia menyatakan kesiapan Jepang untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri jika China menyerang Taiwan.

Pernyataan ini memicu respons keras dari Beijing dan meningkatkan ketegangan bilateral.

Takaichi tidak menarik pernyataannya, dan sikap tersebut justru memperkuat dukungan dalam negeri.

Ketegangan dengan China semakin memanas setelah Beijing melarang ekspor barang berstatus penggunaan ganda ke Jepang.

Takaichi menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran protokol internasional.

Di sisi lain, ia juga tengah menyiapkan kunjungan ke Washington sekitar Jumat (20/3) untuk bertemu Presiden AS Donald Trump guna mempererat hubungan bilateral.

Langkah pembubaran DPR ini menjadi momen krusial bagi Sanae Takaichi dan dinamika politik internasional yang sedang berkembang.

Sebagai PM Jepang pertama dari kalangan perempuan, Takaichi kini menghadapi ujian politik yang signifikan dalam menentukan masa depan pemerintahannya dan posisi koalisi di parlemen Jepang.

(ADN/NID/RAD)