Benjamin Netanyahu Setuju Gabung Dewan Perdamain Gaza

MPN Indonesia 22 Januari 2026 - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (21/1), mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh kantor Netanyahu setelah sebelumnya ia sempat menolak inisiatif tersebut karena keberatan atas susunan Dewan Eksekutif Gaza yang merupakan bagian dari struktur dewan.

Dewan Perdamaian awalnya dibentuk untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza pascaperang, namun kini diperluas untuk menyelesaikan berbagai konflik internasional.

“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menerima undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan akan menjadi anggota Dewan Perdamaian yang akan terdiri dari para pemimpin dunia,” tulis akun X @IsraeliPM, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (22/1).

Keputusan Netanyahu ini diambil setelah sebelumnya menyatakan keberatan terhadap masuknya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat veteran Qatar Ali Al-Thawadi dalam Dewan Eksekutif Gaza, yang akan beroperasi di bawah Dewan Perdamaian.

Kantor Netanyahu menyebut keputusan tersebut tidak dikoordinasikan dengan Israel dan “bertentangan dengan kebijakannya”.

Struktur dan Tujuan Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump yang juga akan menjabat sebagai perwakilan Amerika Serikat.

Trump akan didampingi oleh sejumlah tokoh, termasuk Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus AS Steve Witkoff, miliarder Marc Rowan, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Dalam draf piagam Dewan Perdamaian yang dikirimkan kepada sekitar 60 negara, disebutkan bahwa badan ini akan berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik.

Untuk keanggotaan permanen, negara anggota diminta memberikan kontribusi sebesar US$1 miliar (Rp16,9 miliar) atau bergabung minimal selama tiga tahun sebagai anggota reguler.

Puluhan negara telah menerima undangan, di antaranya Belarus, Cina, Ukraina, India, Kanada, Argentina, Yordania, Mesir, Hongaria, Vietnam, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Kazakhstan. Rusia juga dikonfirmasi telah menerima undangan tersebut.

Pada Senin, Trump mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menerima undangan untuk bergabung dengan dewan baru tersebut.

Kremlin menyatakan bahwa Putin telah menerima undangan itu dan sedang mempelajari rinciannya, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan meminta kejelasan mengenai seluruh nuansa melalui komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat.

Kontroversi dan Respons Internasional

Beberapa negara menyambut baik undangan ini, namun ada pula yang menyatakan keberatan.

Prancis, meskipun telah menerima undangan, menyatakan tidak akan bergabung pada tahap ini, sebagaimana disampaikan oleh seorang pejabat yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa negaranya mendukung rencana perdamaian tetapi menolak pembentukan organisasi baru yang menggantikan PBB.

Trump sendiri sempat menyatakan bahwa Dewan Perdamaian mungkin saja menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menilai PBB belum banyak membantu dan belum pernah memenuhi potensinya, meskipun menambahkan bahwa badan dunia tersebut harus tetap ada karena potensinya sangat besar.

Selain Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas melaksanakan fase kedua dari perjanjian gencatan senjata di wilayah tersebut.

Tugas dewan ini termasuk pelucutan senjata Hamas, pembangunan kembali wilayah Gaza, dan pengawasan komite teknokrat Palestina yang baru ditunjuk untuk menjalankan urusan sehari-hari.

Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai perwakilan dewan eksekutif untuk pengawasan tersebut.

Gedung Putih menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan 20 poin rencana perdamaian Gaza, termasuk pengawasan strategis, mobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas selama masa transisi dari konflik ke pembangunan.

Upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung saat Trump menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

(ADN/NID/RAD)