5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat, Ini Profil Lengkapnya

Papua, MPN Indonesia 10 Juni 2025 - Empat perusahaan tambang nikel kini beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua, wilayah yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia.

Keberadaan aktivitas tambang ini menjadi sorotan lantaran berpotensi merusak ekosistem unik kawasan tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), ke-empat perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Berdasarkan informasi KLH, seluruh perusahaan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya tiga yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Meskipun berizin, sebagian perusahaan dinilai bermasalah karena pelanggaran lingkungan dan beroperasi di pulau kecil yang masuk dalam kategori kawasan suaka alam.

PT Gag Nikel

PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag, yang tergolong sebagai pulau kecil di Raja Ampat.

Perusahaan ini memegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII sejak 1998. PT Gag Nikel memiliki luas wilayah izin tambang 13.136 hektar.

Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, IUP Operasi Produksi perusahaan berlaku hingga 30 November 2047.

Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL sejak 2014 dengan adendum terbaru pada 2024, serta IPPKH yang dikeluarkan pada 2015 dan 2018.

Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 hektar, dan 135,45 hektar telah direklamasi.

PT Gag Nikel saat ini belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Berikut profil PT Gag Nikel:

• Alamat: Gedung Aneka Tambang Tower B, Lt. MZ, Jl. Letjen TB Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta
• Pemegang Saham:
  • PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Indonesia) 100%
• Direksi saat ini:
  • Saptono Adji – Komisaris (sejak 19 Apr 2024)
  • Ahmad Fahrur Rozi – Komisaris (sejak 12 Jun 2023)
  • Lana Saria – Komisaris (sejak 10 Mei 2023)
  • Hermansyah – Presiden Komisaris (sejak 21 Nov 2023)
  • Arya Arditya Kurnia – Direktur (sejak 16 Jun 2022)
  • Aji Priyo Anggoro – Direktur (sejak 7 Jun 2024)
• Izin IUP: No. 430.K/30/DJB/2017 (Operasi Produksi), komoditas nikel, luas 13.136 ha, berlaku 30 Nov 2017–30 Nov 2047, lokasi: Kabupaten Raja Ampat

PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

PT Anugerah Surya Pratama, yang beroperasi di Pulau Manuran dan Waigeo, merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) milik Wanxiang Group asal Tiongkok.

Di Indonesia, ASP diwakili oleh PT Wanxiang Nickel Indonesia. Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013, perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi seluas 1.173 hektar hingga 7 Januari 2034.

KLH mencatat bahwa ASP dinilai bermasalah karena hasil pengawasan PPLH menemukan jebolnya kolam pengendapan yang menyebabkan sedimentasi tinggi dan pencemaran.

Lokasi IUP di Pulau Waigeo juga sebagian berada dalam Cagar Alam Waigeo Timur.

KLH telah meminta Bupati Raja Ampat meninjau ulang izin lingkungan ASP karena aktivitas di pulau kecil tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Berikut profil PT ASP:

• Alamat: Equity Tower Lt.19 Unit E–H, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52–53, Jakarta
• Pemegang Saham: (tidak ada data)
• Direksi saat ini:
  • Harijanto Koesdjojo – Komisaris (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Liu Yangquan – Komisaris (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Cheryl Aurelia Koesdjojo – Direktur (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Yos Hendri – Direktur (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Shi Yingtao – Direktur (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Chen Weihua – Direktur (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
  • Li Zhiming – Direktur Utama (sejak 15 Nov 2022–15 Nov 2027)
• Izin IUP: No. 91201051135050013 (Operasi Produksi), luas 1.173 ha, berlaku 7 Jan 2024–7 Jan 2034, tahap CNC‑3, lokasi: Kabupaten Raja Ampat

PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

PT Kawei Sejahtera Mining menjalankan aktivitas di Pulau Kawe, pulau kecil yang masuk dalam kawasan hutan produksi.

IUP perusahaan ini berlaku hingga 26 Februari 2033 dengan luas 5.922 hektar. Berdasarkan pengawasan KLH, ditemukan aktivitas tambang seluas 5 hektar di luar PPKH yang menyebabkan sedimentasi di pesisir.

KLH memberikan sanksi administratif kepada PT KSM berupa kewajiban pemulihan lingkungan. Selain itu, perusahaan ini berpotensi menghadapi proses hukum perdata.

KLH juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan di pulau kecil berisiko tinggi bagi keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat.

Berikut profil PT KSM:

• Alamat: Menara Sudirman Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
• Pemegang Saham:
  • Ali Hanafia Lijaya (10%)
  • Dua Delapan Kawei (40%)
  • Rowan Sukses Investama (10%)
  • Tambang Energi Sejahtera (10%)
  • Jaya Bangun Makmur (30%)
• Direksi saat ini:
  • Imam Liyanto – Komisaris
  • Ali Hanafia Lijaya – Komisaris Utama
  • Meyer GP Togatorop – Direktur
  • Freddy Numberi – Direktur Utama
• Izin IUP: 290 Tahun 2013 (Operasi Produksi), luas 5.922 ha, berlaku 30 Des 2013–26 Feb 2033, tahap CNC‑19, lokasi: Kabupaten Raja Ampat

PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

PT MRP beroperasi di Pulau Manyaifun dan Batang Pele. Menurut data Kementerian ESDM, perusahaan memiliki IUP Operasi Produksi seluas 2.193 hektar yang berlaku hingga 26 Februari 2033.

Namun, aktivitas MRP dinilai bermasalah karena dilakukan tanpa dokumen lingkungan dan tanpa PPKH, sehingga KLH telah menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi perusahaan.

Proses klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan oleh Gakkum Kehutanan sedang berjalan.

Berikut profil PT MRP:

• Alamat: The Boulevard Office, Jl. H. Fachrudin No 5, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
• Pemegang Saham:
  • Asep Ramdani (50%)
  • Julius Anggito Tri Priharto (50%)
• Direksi saat ini:
  • Asep Ramdani – Direktur
  • Julius Anggito Tri Priharto – Komisaris
• Izin IUP: No. 153.A Tahun 2013 (Operasi Produksi), luas 2.193 ha, berlaku 26 Feb 2013–26 Feb 2033, tahap I.T, lokasi: Kabupaten Raja Ampat

PT Nurham

Selain empat perusahaan yang telah beroperasi, Kementerian ESDM mencatat PT Nurham sebagai pemegang IUP di Pulau Waigeo dengan wilayah 3.000 hektar, berlaku hingga 2033.

Perusahaan ini telah memiliki persetujuan lingkungan sejak 2013 dari Pemkab Raja Ampat, namun belum memulai produksi.

Meski tidak mencatatkan kerusakan lingkungan saat ini, potensi ancaman tetap ada saat aktivitas produksi dimulai.

Berikut profil PT Nurham:

• Alamat: Jl. Jend. Sudirman, Pasar Baru, Sorong Timur, Kota Sorong
• Pemegang Saham:
  • Yulan Aulia Fathana (50%)
  • Yusuf Abdullah (50%)
• Direksi saat ini:
  • Yusuf Abdullah – Direktur
  • Yulan Aulia Fathana – Komisaris
• Izin IUP: No. 8/1/IUP/PMDN/2025 (Operasi Produksi), luas 3.000 ha, berlaku 24  Feb  2025–11 Nov 2033, tahap I.T, lokasi: Kabupaten Raja Ampat

(AKM/NID/RAD)