Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla jadi Bencana Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).

“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung kepada awak media.

Dudung mengatakan Presiden Prabowo meminta penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

Pemerintah mengerahkan operasi darat dan udara serta memperkuat koordinasi antarlembaga untuk mengendalikan titik api.

“Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ucapnya.

Enam Provinsi jadi Prioritas Penanganan Kebakaran Hutan

Pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Dari enam wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi fokus utama penanganan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ujar Dudung.

Penanganan karhutla di wilayah tersebut menghadapi kendala akibat asap tebal. Kondisi ini menghambat operasi pemadaman menggunakan helikopter.

Asap Tebal Hambat Pemadaman Karhutla dari Udara

Dudung menjelaskan pemerintah telah mengoperasikan helikopter untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Namun, petugas lebih banyak mengandalkan operasi darat karena asap tebal menghambat pemadaman dari udara.

“Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” ujarnya.

Kondisi di lapangan juga menyulitkan petugas menjangkau sejumlah kawasan yang terbakar.

Selain itu, keberadaan lahan gambut menjadi kendala dalam proses pemadaman.

Selain operasi pemadaman, pemerintah melakukan modifikasi cuaca dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat bersama Presiden, luas lahan dalam proses pemadaman sekitar 639 hektare.

Sebanyak 17.108 Titik Panas Terdeteksi di Indonesia

Di tengah upaya pemadaman, sistem SiPongi+ Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 17.108 titik panas di Indonesia pada Senin (12/10).

Jumlah tersebut turun sebanyak 2.058 titik dibandingkan Minggu (11/10), ketika pemantauan menunjukkan 19.166 titik panas.

Data tersebut diperoleh melalui pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA selama periode pemantauan 24 jam.

Tingkat kepercayaan menunjukkan kekuatan indikasi anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan satelit.

Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki indikasi lebih kuat sebagai kemungkinan kebakaran yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Pemerintah Belum Bahas Bantuan Asing

Dudung turut menanggapi respons negara lain mengenai asap akibat karhutla di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya maksimal menangani kebakaran hutan tersebut.

“Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan,” ujar Dudung.

Sementara itu, pemerintah belum membahas tawaran bantuan dari negara lain untuk menangani kebakaran yang masih berlangsung.

“Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas,” imbuhnya.

Pemerintah masih mengandalkan kemampuan dan sumber daya dalam negeri untuk melakukan pemadaman serta pencegahan karhutla.

Prabowo Perintahkan Pencegahan Karhutla Diperkuat

Selain memerintahkan percepatan pemadaman, Presiden Prabowo meminta seluruh unsur terkait memperkuat upaya pencegahan hingga tingkat masyarakat.

Unsur-unsur tersebut diminta meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi munculnya titik api sejak dini. Presiden juga mengarahkan pelaksanaan kampanye pencegahan karhutla secara masif.

Dalam rapat tersebut, Prabowo turut memberikan arahan kepada Kepala BMKG untuk mendukung penanganan kebakaran.

“Intinya adalah beliau sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat di dalam pemadaman. Kemudian yang kedua juga beliau juga menyampaikan tentang langkah-langkah strategis, berbagai macam upaya yang dilakukan secara maksimal di lapangan, termasuk tadi pengarahan secara langsung kepada Kepala BMKG untuk mengatasi secara masif,” jelas Dudung.

TNI dan Polri Lakukan Rotasi Personel Pemadaman

Pemerintah juga melakukan pergantian personel untuk menjaga keberlanjutan operasi pemadaman yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Dudung mengatakan rotasi petugas melibatkan unsur TNI dan Polri, termasuk prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

“Dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Polri,” ujarnya.

 (AKM/NID/RAD)