Bahlil Pastikan Harga Elpiji Subsidi 3 kg Tak Naik meski Elpiji 12 kg Alami Kenaikan

MPN Indonesia 21 April 2026 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga elpiji 3 kg atau elpiji subsidi tidak mengalami kenaikan meskipun terjadi lonjakan harga energi global dan penyesuaian harga elpiji nonsubsidi 12 kg.

Penegasan itu disampaikan Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, menyusul kebijakan PT Pertamina (Persero) yang memberlakukan harga baru untuk elpiji 12 kg per Sabtu (18/4).

“Khusus untuk elpiji yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional, dan harganya tidak ada kenaikan. Flat,” ujar Bahlil, Senin (20/4).

Kebijakan pemerintah tersebut menegaskan bahwa perlindungan harga hanya berlaku untuk produk bersubsidi, sementara produk nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.

Dikutip MPN Indonesia pada Selasa (21/4), PT Pertamina (Persero) melalui laman resmi Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru untuk elpiji Bright Gas.

Untuk Bright Gas 5,5 kg, harga berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp134.000 per tabung.

Adapun Bright Gas 12 kg berada di kisaran Rp220.000 hingga Rp265.000 per tabung, dengan perbedaan harga di tiap wilayah.

Menanggapi kenaikan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa elpiji subsidi tetap tidak mengalami perubahan harga.

“Kalau yang subsidi (3 kg) tetap,” tekannya.

“Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah juga aturan. Jadi itu ya,” terang Bahlil.

Harga Elpiji Nonsubsidi Mengikuti Kondisi Pasar

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah hanya mengatur harga energi bersubsidi.

Untuk produk nonsubsidi, termasuk elpiji 12 kg dan 5,5 kg, harga disesuaikan dengan kondisi pasar karena tidak berada dalam skema subsidi kebijakan pemerintah.

“Saya katakan bahwa yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya tidak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, menyesuaikan dengan harga pasar,” jelas Bahlil.

Ia juga menyampaikan bahwa pengguna elpiji nonsubsidi umumnya berasal dari kalangan industri dan pelaku usaha.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Ya sudah orang mampu, kan gini loh, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu itu saja kok,” ujar Bahlil dalam kesempatan lain di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).

Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang tergolong mampu tidak membeli elpiji 3 kg.

“Jadi kalau masa contoh model kayak orang kaya, ya masa orang kaya pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kilo? Maaf ya,” katanya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah menaikkan harga elpiji 3 kg sejak awal penerapannya pada 2006 atau 2007.

Ia menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di lapangan bukan berasal dari kebijakan pemerintah, melainkan di tingkat distribusi.

“Tapi kalau untuk elpiji 3 kilogram, sejak elpiji diterapkan tahun 2006 atau 2007, sampai dengan sekarang, belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan,” ujarnya.

Stok Elpiji Subsidi di Atas Standar Minimum

Selain memastikan harga tidak naik, Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan elpiji subsidi dalam kondisi aman.

“Nah, khusus untuk elpiji yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional,” ujarnya.

“Kalau dibilang langka, saya pikir laporan dari kami, standar minimum di atas 10 hari, jadi di atas standar minimum nasional,” imbuh Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah sebelumnya telah berupaya menata distribusi elpiji subsidi agar tepat sasaran.

Pada Februari 2025, langkah perbaikan distribusi dilakukan dengan mendorong pengecer mendaftarkan diri sebagai subpangkalan resmi Pertamina.

Namun, upaya tersebut sempat menimbulkan kepanikan dan kelangkaan di pasaran.

“Waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan,” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terus melakukan konsolidasi untuk menjaga pasokan elpiji.

“Kita dengan Pertamina, dengan kami di ESDM dan semua pemangku kepentingan terus melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif terbaik. Sekarang posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional,” tutur Bahlil.

(AKM/NID/RAD)