Connect with us

Berita

Bank DKI Siap IPO, Pramono Anung Pastikan Jajaran Direksinya Profesional

Bank DKI targetkan IPO dalam setahun, susunan direksi-komisaris kini diisi profesional. RUPS juga tetapkan dividen Rp249,31 miliar untuk Pemprov DKI.

Logompn

Published

on

Bank dki siap ipo, pramono anung pastikan jajaran direksinya profesional
Bank DKI Siap IPO, Pramono Anung Pastikan Jajaran Direksinya Profesional. Gambar : Berita Jakarta/Reza Pratama Putra

MPN Indonesia 3 Mei 2025 - Bank DKI sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank DKI kini telah diisi oleh para profesional sebagai bagian dari strategi besar menyongsong IPO tersebut.

Pernyataan ini disampaikan pada acara di Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/5).

Profesionalisme Direksi Bank DKI Jadi Prioritas

Dalam keterangan resminya, Pramono mengungkapkan bahwa Bank DKI telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang juga membahas permasalahan terkait akses layanan online perbankan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus yang baru telah dipilih berdasarkan kompetensi profesional.

“Jadi Bank DKI kemarin sudah RUPS dan seluruhnya diisi oleh profesional,” ujar Pramono Anung di Kemayoran, Jakarta Pusat, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (3/5).

Pramono juga mengakui bahwa dirinya belum mengenal seluruh jajaran direksi yang telah ditunjuk, kecuali Direktur Utama.

Namun, ia memastikan bahwa proses pemilihan komisaris dan direksi dilakukan tanpa intervensi, murni berdasarkan profesionalisme.

“Secara jujur saya mengatakan saya belum mengenal direksinya, yang saya kenal cuma dirutnya. Bahkan komisaris utamanya pun saya minta betul-betul dari profesional,” tegasnya.

Target IPO Maksimal Satu Tahun

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan upaya restrukturisasi, Bank DKI telah menetapkan IPO sebagai agenda utama dalam waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan.

“Tugas utamanya adalah mempersiapkan diri untuk bisa IPO,” kata Pramono.

Baca Juga:  Prabowo akan Lakukan Panen Raya di 157 Kabupaten/Kota, Majalengka jadi yang Pertama

Ia juga menilai prospek Bank DKI cukup positif. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan yang menghasilkan laba signifikan serta kebijakan pembagian dividen yang dilakukan bank milik pemerintah daerah ini.

“Saya melihat prospek Bank DKI cukup bagus. Mudah-mudahan dalam waktu 5-6 (bulan) atau paling lama satu tahun, Bank DKI sudah bisa IPO dan itu sangat memenuhi syarat,” tambahnya.

Kinerja Keuangan dan Kebijakan Dividen

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (30/4), Bank DKI memutuskan pembagian dividen sebesar Rp249,31 miliar.

Dividen tersebut mencerminkan dividend payout ratio sebesar 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar.

Rinciannya, Rp249,26 miliar diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan Rp56 juta kepada Perumda Pasar Jaya.

“Sisa laba bersih tahun 2024 sebesar 68 persen atau senilai Rp529,79 miliar ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha Bank DKI,” ungkap Agus H Widodo, Direktur Utama Bank DKI pada Kamis (1/5).

Susunan Direksi dan Komisaris Bank DKI

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dan penyesuaian korporasi menuju IPO, Bank DKI telah menetapkan susunan direksi dan komisaris terbaru.

Dewan Komisaris:

  • Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki
  • Komisaris: Michael Rolandi C Brata
  • Komisaris Independen: Kiryanto

Direksi:

  • Direktur Utama: Agus H Widodo
  • Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai
  • Direktur: Daniel Setiawan Subianto
  • Direktur: Basaria Martha Juliana
  • Direktur: Dipo Nugroho
  • Direktur: Prihanto Herbowo

Transformasi Menuju Partisipasi Publik

Dalam keputusan penting lainnya pada RUPST, pemegang saham juga menyetujui rencana IPO untuk mencatatkan saham Bank DKI di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Persetujuan ini menunjukkan kesiapan perusahaan untuk melibatkan partisipasi publik dalam kepemilikan saham.

Baca Juga:  Menkes Usulkan Penertiban Data BPJS, Banyak Subsidi Salah Sasaran

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang mendorong BUMD seperti Bank DKI untuk melakukan transformasi keuangan dan memperluas basis investor.

(AKM/NID/RAD)

MPN adalah platform media digital yang berdedikasi menyatukan suara dari seluruh Indonesia dengan konten yang akurat, seimbang, dan menginspirasi

Trending