BGN Ungkap Butuh 82,9 Juta Telur per Hari untuk Program MBG

MPN Indonesia 17 Juni 2025 - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan pasokan harian sebesar 82,9 juta butir telur.

Hal ini disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Senin (16/6), setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Telur dipilih sebagai sumber utama protein dalam menu MBG yang akan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terjauh, dan terluar (3T).

“Kita butuh banyak pasokan, misalnya saja untuk telur, satu hari saja kita wajibkan makan telur, kita butuh 82,9 juta butir telur. Terus berapa ayam yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan telur itu? Kira-kira 100 juta ekor ayam untuk bisa menghasilkan telur sebanyak itu,” ujar Dadan Hindayana kepada wartawan.

Jumlah tersebut mengharuskan Indonesia memiliki sekitar 100 juta ekor ayam petelur guna mendukung kebutuhan MBG secara nasional.

Dapur MBG dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 3T

Pemerintah juga akan membangun 1.000 dapur MBG di wilayah 3T sebagai bagian dari kerja sama antara BGN dan BP Taskin.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk distribusi makanan bergizi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa masyarakat miskin akan dilibatkan dalam rantai produksi pangan.

“Kami ingin memberdayakan orang miskin untuk ikut dalam rantai produksi seperti beternak, menanam sayuran, dan lain-lain. Dengan begini, dapur yang dibangun oleh BP Taskin secara langsung akan memberikan dampak untuk mengentaskan kemiskinan,” jelas Budiman.

Penyesuaian Produksi dan Biaya di Daerah Terpencil

Pembangunan dapur MBG akan menyesuaikan kondisi geografis dan kepadatan penduduk setempat.

Kapasitas produksi dan biaya pokok akan disesuaikan untuk wilayah terpencil yang aksesnya terbatas.

“Ya, kalau biasanya satu dapur produksi 3.000 makanan per hari, mungkin karena daerah 3T sepi penduduk, maka di bawah 3.000 masih bisa diizinkan. Demikian pula dengan harga produksi. Karena daerah 3T sulit akses, mungkin harga pokoknya juga berbeda. Semua disesuaikan dengan kondisi,” pungkas Budiman.

Dengan kebutuhan logistik yang besar dan dukungan lintas sektor, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan optimal mulai 2026.

(AKM/NID/RAD)