Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

Jawa Barat, MPN Indonesia 30 April 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan baru yang menetapkan vasektomi sebagai syarat wajib bagi suami dalam keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi pemerintah, mulai akhir April 2025 di wilayah Jawa Barat. 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung pengendalian angka kelahiran dan mengoptimalkan penyaluran bantuan pemerintah secara merata.

Vasektomi Jadi Kunci Akses Bantuan

Dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai, Bandung pada Senin (28/4), Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap partisipasi program Keluarga Berencana (KB) oleh suami akan menjadi prosedur utama sebelum bantuan disalurkan.

“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu,” tegas Dedi Mulyadi kepada wartawan di Pusdai, Bandung pada Senin (28/4).

Metode KB yang dimaksud adalah vasektomi, prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menutup saluran vas deferens, tanpa mempengaruhi produksi hormon atau kemampuan seksual.

Mengurangi Beban Perempuan

Dedi Mulyadi menekankan bahwa beban pengendalian reproduksi tidak seharusnya ditanggung sepihak oleh perempuan. 

“Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya,” ujar Dedi Mulyadi.

Kebijakan ini, menurutnya, juga merupakan bentuk keberpihakan pada perempuan meski dirinya menyatakan tidak memiliki istri.

Dalam kesempatan terpisah pada rapat koordinasi di Balai Kota Depok pada Selasa (29/4), Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa banyak permintaan bantuan pemerintah datang dari keluarga yang menghadapi biaya kelahiran tinggi, terutama dari operasi caesar yang rata-rata mencapai Rp25 juta.

“Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” imbuhnya.

Insentif untuk Vasektomi

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa pria yang menjalani vasektomi akan menerima insentif sebesar Rp500 ribu dari pemerintah provinsi. Program ini telah berjalan, salah satunya melalui kegiatan vasektomi rutin setiap hari Rabu di Bandung.

“Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp500 ribu oleh gubernur,” tegasnya.

Menurut Dedi Mulyadi, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dari pria terhadap kesejahteraan keluarganya.

Integrasi Subsidi Pemerintah dengan Program KB

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, akan mengintegrasikan berbagai bentuk subsidi pemerintah dengan kepesertaan KB. Bantuan tersebut meliputi sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan lainnya.

“Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh tapi harus KB dulu,” kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menambahkan bahwa penerima bantuan dari kalangan usia produktif maupun anak-anak juga harus memenuhi syarat KB, termasuk ibu dari calon penerima beasiswa.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang berkorelasi dengan jumlah anak. Ia menyebutkan temuan lapangannya terkait keluarga dengan anak lebih dari sepuluh.

“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak… ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” imbuh Dedi Mulyadi.

Dengan menerapkan kontrol kelahiran melalui vasektomi, ia berharap beban fiskal bantuan pemerintah tidak hanya menumpuk pada keluarga yang sama.

“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” katanya.

Desa Istimewa dan Hadiah Pembangunan

Sebagai bagian dari pendekatan struktural, Pemprov Jawa Barat juga menetapkan program Desa Istimewa dengan kriteria utama keberhasilan program KB. Dedi Mulyadi mengatakan bahwa desa yang memenuhi indikator seperti kesehatan, pendidikan, bebas stunting, dan pengelolaan lingkungan yang baik akan menerima hadiah pembangunan sebesar Rp10 miliar.

“Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar,” ungkap Dedi Mulyadi.

(AKM/NID/RAD)