Istana Janji Atasi Ancaman PHK Massal akibat Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

MPN Indonesia 20 September 2025 - Pemerintah melalui Istana Negara tengah mencari solusi guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam karyawan pada sektor SPBU swasta akibat kekosongan stok BBM.

Situasi ini muncul seiring terbatasnya pasokan bahan bakar, terutama bensin, di sejumlah SPBU milik swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sejak beberapa pekan terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak Istana akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait antisipasi dampak dari kekosongan BBM tersebut, termasuk risiko pemecatan para pegawai SPBU.

“Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk sekali lagi mencari, segera mencari jalan keluar dan mengantisipasinya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9).

Kekhawatiran terhadap PHK muncul karena sejumlah karyawan SPBU swasta kehilangan pekerjaan utama mereka seiring tidak tersedianya bahan bakar.

Di tengah kekosongan stok, pegawai SPBU beralih aktivitas, seperti menjual makanan ringan dan minuman kemasan.

Kelangkaan BBM sudah Berjalan 3 Minggu

Sejumlah SPBU Shell mengalami kekosongan BBM jenis Super (92), V-Power (95), dan Nitros (98), dengan hanya menyediakan V-Power Diesel.

Kondisi ini terjadi salah satunya di SPBU Shell kawasan Jakarta Selatan dan sudah berlangsung selama tiga minggu.

Arahan Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) dalam upaya memenuhi stok BBM.

Pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10% kepada SPBU swasta.

Jika kebutuhan masih belum terpenuhi, kerja sama dengan Pertamina menjadi solusi utama.

“Silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” tegas Bahlil kepada awak media, Rabu (17/9).

“Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” sambungnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin pasokan BBM hanya diserahkan pada mekanisme pasar.

“Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan ke teori pasar,” ujarnya.

Untuk menjamin distribusi, pemerintah telah menggelar rapat bersama Pertamina dan membentuk tim pemantau.

Pernyataan itu ditegaskan kembali pada 15 September lalu, saat Bahlil mengatakan bahwa ketersediaan bahan bakar harus dijaga agar masyarakat tidak terdampak.

“Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).

(AKM/NID/RAD)