Kementerian ATR/BPN Minta Rp9,49 Triliun untuk Anggaran 2026

MPN Indonesia 15 September 2025 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penyesuaian anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (15/9).

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menyetujui.

“Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tahun 2026 sebesar Rp9.499.346.965.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2026,” ucapnya.

Rp1,17 Triliun untuk Program Pendaftaran Tanah

Dari total anggaran tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan alokasi Rp1,17 triliun atau 65 persen dari total anggaran prioritas nasional sebesar Rp1,808 triliun.

“Pelaksanaan kegiatan PTSL tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp1,17 triliun atau sebesar 65% dari anggaran prioritas nasional,” ujar Nusron.

Anggaran yang diajukan terdiri dari tiga sumber pembiayaan yaitu rupiah murni sebesar Rp6,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,92 triliun, dan pinjaman luar negeri Rp1,09 triliun.

Seluruh alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung tiga program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rincian Alokasi Anggaran

• Belanja operasional: Rp6,475 triliun
  • Untuk gaji dan tunjangan 34.141 pegawai: Rp5,076 triliun
  • Sisanya untuk pemeliharaan kantor dan satuan kerja
• Belanja non-operasional: Rp3,023 triliun
  • Dukungan manajemen: Rp539,7 miliar
  • Pengelolaan dan pelayanan pertanahan: Rp2,105 triliun
  • Penyelenggaraan penataan ruang: Rp378,1 miliar

Target PTSL 2026

Pada paparan yang disampaikan, peta bidang tanah PTSL 2026 ditargetkan mencapai 1,9 juta bidang. Sementara sertifikat hak atas tanah (SHAT) ditargetkan tembus 2,27 juta sertifikat.

Nusron Wahid mengatakan capaian PTSL hingga awal September 2025 telah mencatat pendaftaran sebanyak 123,1 juta bidang atau 98 persen dari target 126 juta bidang.

Dari jumlah tersebut, 96,9 juta bidang telah disertifikasi. Rinciannya, 88,2 juta bidang telah memiliki sertifikat hak milik (SHM), 20 ribu bidang berstatus hak guna usaha (HGU), dan 6,6 juta bidang berstatus hak guna bangunan (HGB).

Sementara itu, tanah berstatus hak pakai ada 1,6 juta bidang, hak pengelolaan (HPL) ada delapan ribu bidang, dan tanah wakaf mencapai 276 ribu bidang.

Target PNBP Naik

Nusron juga menyampaikan bahwa target PNBP Kementerian ATR/BPN pada 2026 akan meningkat sebesar Rp300 miliar dari sebelumnya Rp3,289 triliun menjadi Rp3,589 triliun.

“Berdasarkan hasil rapat Kementerian ATR/BPN dengan Badan Anggaran RI disepakati bahwa target penerimaan PNBP naik sebesar Rp300 miliar atau sekitar 9,12 persen menjadi sebesar Rp3,589 triliun,” ujarnya.

Rincian target PNBP 2026 itu untuk layanan fungsional Rp3,545 triliun atau sekitar 98,76 persen dan layanan umum Rp44,651 miliar atau 1,24 persen.

(AKM/NID/RAD)