Konflik Iran-Israel Picu Hyperinflasi? Ini Ancaman ke BBM dan Sembako RI

MPN Indonesia 29 Juni 2025 - Konflik yang terus berlangsung antara Iran dan Israel dinilai dapat berdampak serius pada ekonomi Indonesia, terutama pada sektor bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.

Peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan, mengingatkan bahwa situasi ini bisa memicu kenaikan harga minyak dan pangan di dalam negeri.

“Kalau eskalasi perang Iran-Israel yang diperburuk dengan keterlibatan AS kembali terjadi, maka akan berpotensi meningkatkan gejolak geopolitik yang meningkatkan harga minyak dan pangan di Indonesia,” ujar Jaya Darmawan kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, Kamis (26/6).

Ia menambahkan, “Kemungkinan terburuk akan terjadi hyperinflation dan berpengaruh buruk kepada ekonomi, seperti peningkatan kemiskinan dan peningkatan pengangguran kalau tidak diantisipasi dengan baik.”

Ketergantungan Energi dan Ancaman Kenaikan Harga

Jaya menjelaskan bahwa sektor energi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global karena dominasi impor minyak mentah.

“Ya betul, mengingat di sektor energi terutama minyak dan hasil minyak mentah kita masih impor hingga 53,7 juta ton tahun lalu. Dominasi impor ini terjadi karena kapasitas produk dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan yang terus bertumbuh di tengah ketergantungan kita dengan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Kondisi ini diperburuk dengan posisi Iran sebagai produsen minyak terbesar ketiga di OPEC dan potensi terganggunya jalur distribusi global di Selat Hormuz.

“Minyak Brent USD 78/barel dan WTI sempat menyentuh level USD 75/barel,” kata Jaya.

Selain energi, kebutuhan pokok juga diperkirakan ikut terdampak.

“Termasuk produk pangan seperti daging, susu, garam, dan sembako yang lain kita masih banyak impor. Biaya transportasi dan distribusi pangan akan naik,” tambahnya.

Meski gencatan senjata telah disepakati, menurut Jaya, potensi konflik dan perang dingin tetap tinggi.

Dampak Langsung ke Masyarakat dan Usaha Mikro

Konflik yang berkepanjangan dapat mempengaruhi harga BBM, LPG, dan kebutuhan pokok, seperti saat perang Rusia-Ukraina.

“Saat ini perang agak mereda, tapi kalau terjadi berbulan-bulan akan langsung mengoreksi harga BBM dan LPG, termasuk harga pangan,” jelas Jaya.

Ia mencontohkan, “Misalkan saat perang Rusia-Ukraina terjadi di awal dan cukup lama, terjadi kenaikan harga gandum yang menyebabkan beberapa produk olahan gandum juga ikut naik.”

Jaya juga menyoroti dua kelompok rentan yang bisa terdampak langsung, yakni pekerja informal dan usaha mikro.

“Keduanya adalah dua kelompok paling rentan terhadap dampak ini. Pekerja informal misalnya tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah… di tengah kualitas pekerjaan yang berat yang mana diperlukan kerja lebih dan lembur untuk mendapatkan upah yang layak,” tuturnya.

Ia melanjutkan, “Sedangkan, usaha mikro ini kondisinya sudah banyak yang tercekik karena pandemi, sedangkan kondisi ekonomi saat ini belum bisa kembali ke saat sebelum pandemi.”

Strategi Antisipasi dan Peran Penting UMKM

Menurut Jaya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Pemerintah perlu mengantisipasi dengan kebijakan jangka pendek seperti memperluas jangkauan Bantuan Subsidi Upah ke pekerja informal dan jangka waktu tidak hanya 2 bulan, misalnya 6 bulan,” terang Jaya Darmawan.

Ia juga mengusulkan kebijakan lain, “Beberapa kebijakan yang dicancel seperti diskon tarif listrik juga bisa dilakukan karena universalitas penerimanya sangat berdampak.”

Dalam jangka panjang, Jaya menilai perlu adanya pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan penguatan sektor pangan.

“Harus segera mempercepat transisi energi ke energi terbarukan… Pemerintah perlu segera menguatkan pertanian rakyat dan skala mikro/kecil di desa-desa. Tidak harus proyek besar seperti food estate yang banyak mengalami kegagalan,” pungkasnya.

UMKM juga berperan penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

“UMKM sebenarnya punya potensi untuk menciptakan lapangan kerja apabila mendapatkan dukungan yang maksimal, seperti perlindungan pasar yang adil, insentif pajak, dan peningkatan permodalan yang inklusif,” tutup Jaya.

(AKM/NID/RAD)