Pemerintah Siapkan Rp139,4 Triliun untuk Capai Swasembada Pangan 2028

MPN Indonesia 31 Oktober 2024 - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun pada 2025 guna mendukung target swasembada pangan pada 2028-2029.

Anggaran ini dialokasikan ke beberapa kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional, dengan tujuan meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan domestik.

Alokasi Anggaran untuk Swasembada Pangan

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, anggaran ini tersebar di berbagai instansi, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam keterangan pada Rabu (30/10) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Zulkifli menekankan pentingnya sinergi antarkementerian guna mencapai target swasembada pangan secara efektif.

Salah satu fokus utama anggaran adalah pembangunan infrastruktur irigasi dan bendungan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk sektor kelautan, seperti pengembangan rumput laut dan perikanan.

Zulkifli menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada pangan sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga dalam mengelola anggaran ini.

Subsidi Pemerintah untuk Ketahanan Pangan

Selain anggaran langsung, subsidi pemerintah melalui BUMN PT Pupuk Indonesia sebesar Rp44 triliun akan diberikan untuk mendukung pengadaan pupuk bagi petani.

Pupuk adalah salah satu komponen kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, yang berhubungan langsung dengan upaya swasembada pangan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memiliki peran penting dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

Pemerintah desa turut berkontribusi melalui alokasi dana desa sebesar Rp16,25 triliun pada tahun depan.

Dana ini akan difokuskan untuk pengembangan infrastruktur dan program terkait sektor pangan, guna memperkuat upaya swasembada pangan dari tingkat lokal.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koordinasi antarkementerian sangat penting untuk mencapai target tersebut.

“Bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah, dana desa, kementerian, lembaga terkait, dan riset akan bergerak dalam sinergi,” jelasnya.

Infrastruktur sebagai Prioritas untuk Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program swasembada pangan menjadi prioritas pemerintahannya, meskipun proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan bahwa prioritas kementeriannya saat ini adalah mendukung swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan irigasi, yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras.

Dody juga menyoroti pentingnya infrastruktur air untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian, sejalan dengan upaya peningkatan produksi pangan.

Ia juga memperingatkan risiko krisis pangan global akibat situasi geopolitik, seperti konflik di Ukraina dan Iran, yang bisa berdampak pada ketahanan pangan Indonesia.

“Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan bisa memengaruhi ketahanan pangan kita,” jelas Dody.

Kementerian Pekerjaan Umum juga mendukung Kementerian Pertanian dalam penyediaan air baku melalui pembangunan infrastruktur air.

Menurut Dody, pembangunan ini tidak hanya mendukung swasembada pangan, tetapi juga membantu mengatasi masalah lingkungan, seperti penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di kota besar seperti Jakarta.