Peneliti CELIOS Nilai Program Trisula Prabowo Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan Negara

MPN Indonesia 18 Juli 2025 - Program Trisula yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 dinilai berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem keuangan negara.

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, menilai pendanaan program sebesar Rp250 triliun melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa memicu risiko fiskal.

“Kalau sampai terjadi cicilannya mandek, itu potensi menimbulkan gangguan sistem keuangan perbankan. Cashflow-nya bisa terganggu hingga Rp2,8 hingga Rp4,6 triliun,” ujar Jaya saat dihubungi MPN Indonesia, Kamis (17/7).

Dari total dana tersebut, cek kesehatan gratis membutuhkan Rp4,7 triliun, sementara Sekolah Rakyat menyerap Rp1,9 triliun dari APBN.

Beban cicilan untuk koperasi desa atau kelurahan diperkirakan mencapai Rp33,6 triliun per tahun.

Sorotan CELIOS pada Alokasi Anggaran

Jaya juga mengkritisi alokasi anggaran Sekolah Rakyat yang dinilai tidak seimbang dengan kondisi tenaga pendidik di Indonesia.

“Banyak guru kita tidak menikmati upah yang layak. Tapi pemerintah buat program baru yang memiliki gaji hingga Rp177 miliar. Program ini juga tidak diawali kajian yang cukup, bahkan melibatkan TNI yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas langsung untuk mendidik,” tegasnya.

Rincian Program Trisula

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Program Trisula bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui tiga inisiatif utama:

• Sekolah Rakyat
  • Pendidikan sesuai kurikulum nasional.
  • Asrama dan tempat tinggal layak.
  • Makanan bergizi harian.
• Cek Kesehatan Gratis (CKG)
  • Pemeriksaan gigi, telinga, dan tekanan darah.
  • Skrining tuberkulosis (TBC).
  • Pemeriksaan kejiwaan bagi siswa SD, SMP, dan SMA.
• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  • Akan diresmikan Presiden Prabowo pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah.
  • Target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto itu punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/7).

Peringatan Risiko Ekonomi

Menurut Jaya, program koperasi desa yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat dapat memicu distorsi ekonomi dan berdampak pada pelaku usaha kecil.

“Kalau perencanaan tidak jelas, ini juga berpotensi kehilangan atau kebocoran anggaran kita sehingga sangat merugikan dari sisi fiskal,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa kajian mendalam, kebijakan pemerintah ini dapat memunculkan persepsi populis dan mengganggu stabilitas keuangan negara.

(AKM/NID/RAD)