Program Trisula Dinilai Berisiko Bebani Fiskal, Picu Kredit Macet, dan Inflasi Desa

MPN Indonesia 18 Juli 2025 - Program Trisula yang dirancang Presiden Prabowo Subianto dan akan diluncurkan pada Juli 2025 dinilai memiliki risiko besar terhadap perekonomian negara dan desa.

Peneliti Ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, menilai pendanaan awal program melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp250 triliun dapat memicu kredit macet dan gangguan pada sistem perbankan.

“Kalau sampai terjadi cicilannya mandek, itu potensi menimbulkan gangguan sistem keuangan perbankan. Cashflow-nya bisa terganggu hingga Rp2,8 hingga Rp4,6 triliun,” ujar Jaya saat dihubungi MPN Indonesia, Kamis (17/7).

Dari total dana tersebut, Rp4,7 triliun dialokasikan untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Rp1,9 triliun untuk Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBN.

Beban cicilan koperasi desa diperkirakan mencapai Rp33,6 triliun per tahun.

Dampak pada Ekonomi Desa

Jaya menilai Koperasi Merah Putih menjadi sektor paling berisiko dalam Program Trisula.

Ia memperingatkan dampak negatif terhadap usaha kecil yang sudah mapan di desa.

“Kalau sampai akhirnya Koperasi Merah Putih itu malah mengganggu usaha-usaha yang sudah eksis dan bahkan mapan di desa seperti toko kelontong, koperasi pertanian, atau apotek-apotek yang sudah mapan, itu akan berpotensi meningkatkan inflasi harga-harga yang ada di desa termasuk di kelurahan,” tegasnya.

Struktur dan Fokus Program Trisula

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyebut Program Trisula sebagai “senjata” pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi,” kata Hasan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/7).

Program Trisula mencakup Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada akhir Juli 2025, menyediakan pendidikan dengan kurikulum nasional, asrama, dan makanan bergizi bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke Sekolah Rakyat,” jelas Hasan.

Program ini juga meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mencakup pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, skrining TBC, dan pemeriksaan kejiwaan untuk siswa SD, SMP, dan SMA.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Hasan.

Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 80.000 unit akan diresmikan Presiden Prabowo pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah.

Kekhawatiran Terhadap Koperasi Merah Putih

Menurut Jaya, koperasi ini memiliki tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 8,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata UMKM yang berada di angka 5 persen.

“Saya pribadi tidak menolak koperasi, karena koperasi ini kan salah satu alternatif sistem ekonomi yang menjunjung tinggi sukarela, rapat anggotanya, dan distribusi ekonomi yang adil. Tapi Koperasi Merah Putih ini malah cenderung top-down, elitis, karena tidak pernah dimusyawarahkan dan ada sisi politisasinya,” imbuh Jaya.

Ia juga menyoroti alokasi dana besar untuk program baru, sementara masalah kesejahteraan guru belum terselesaikan.

“Banyak guru kita tidak menikmati upah yang layak. Tapi pemerintah buat program baru yang memiliki gaji hingga Rp177 miliar,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)