Pertamina Pastikan Toilet SPBU Gratis, Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Biaya

MPN Indonesia 11 November 2024 - Keluhan masyarakat terkait pungutan biaya penggunaan toilet di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kembali muncul di media sosial.

Meski telah ditegaskan bahwa toilet di SPBU Pertamina seharusnya gratis, beberapa warganet melaporkan masih menemukan pungutan biaya.

Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga pun mengklarifikasi kebijakan ini dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan SPBU yang masih menerapkan tarif penggunaan toilet.

Keluhan Masyarakat di Media Sosial

Keluhan terkait toilet berbayar di SPBU Pertamina diungkapkan oleh sejumlah pengguna media sosial X (dahulu Twitter).

Salah satunya adalah akun @SuaraJur**** yang pada Jumat (1/11) membagikan pengalaman saat menemukan SPBU Pertamina di Jagakarsa yang masih memungut biaya untuk penggunaan toilet.

“Masih ada beberapa SPBU Pertamina yang memungut bayaran kok, seperti yang ada di video, Jagakarsa juga pernah saya temui ada yang masih minta jasa di toilet umum, padahal sudah jelas Pak @erickthohir melarang Toilet SPBU dikenakan biaya,” tulisnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh akun @Fahmiars**** pada Kamis (7/11).

Ia menyebutkan bahwa meskipun kebijakan sudah disosialisasikan, masih ada SPBU yang mempekerjakan petugas untuk menjaga toilet dan menyediakan kotak untuk pungutan.

“Dan udah dibilang toilet SPBU Pertamina itu gratis, tapi masih ada aja yang naro pegawai di depan pintu toilet + ditambah sama kotak nya,” ujarnya di media sosial.

Penjelasan Pertamina dan Jalur Pengaduan

Menanggapi keluhan tersebut, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa toilet di seluruh SPBU Pertamina seharusnya disediakan gratis.

Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian, sehingga pengguna SPBU tidak perlu membayar untuk menggunakan fasilitas toilet, baik untuk buang air kecil, buang air besar, maupun mandi.

“Toilet di semua SPBU Pertamina gratis,” ungkap Heppy pada Kamis (7/11).

Ia menambahkan bahwa Pertamina membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang mendapati SPBU masih mengenakan biaya untuk toilet.

Laporan dapat disampaikan melalui kontak Pertamina di 135 dengan menyertakan informasi lokasi SPBU dan waktu kejadian agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kebijakan Pemerintah Mengenai Fasilitas Umum di SPBU

Kebijakan gratis penggunaan toilet di SPBU ini telah menjadi perhatian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Menurutnya, sebagai penyedia fasilitas umum, SPBU sudah seharusnya memberikan layanan gratis untuk fasilitas dasar seperti toilet.

Erick menyatakan bahwa keuntungan SPBU berasal dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan penyewaan lahan untuk toko-toko, sehingga tidak sepatutnya mengenakan biaya tambahan untuk penggunaan fasilitas umum.

“Saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini (toilet) harusnya gratis, karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya mendapat fasilitas tambahan,” ungkap Erick dalam pernyataannya di media sosial X pada November 2021.

Upaya Pertamina dalam Menegakkan Kebijakan

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina berkomitmen untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum yang terjangkau di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

Jalur pengaduan melalui kontak Pertamina di 135 menjadi langkah perusahaan dalam memastikan penerapan kebijakan tersebut di seluruh SPBU.

Pertamina juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penerapan kebijakan ini.

Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan jika ada SPBU yang tidak mematuhi ketentuan.

Respons terhadap Kebijakan Pemerintah dan Ekonomi

Kebijakan toilet gratis di SPBU Pertamina ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum tanpa membebani masyarakat.

Dalam konteks kebijakan pemerintah yang mengutamakan pelayanan publik, langkah ini diharapkan menjadi standar layanan di semua SPBU.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan fasilitas tambahan tanpa biaya kepada masyarakat, sejalan dengan komitmen peningkatan kesejahteraan publik melalui infrastruktur dan layanan dasar yang mudah diakses.