RI Siapkan 4 Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Trump

MPN Indonesia 5 Juli 2025 - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah menyiapkan empat langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang mulai diberlakukan oleh Presiden Donald Trump pada 9 Juli mendatang.

Kebijakan tersebut berdampak pada hubungan ekspor dan impor Indonesia dengan Amerika Serikat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tarif sebesar 32% yang dikenakan AS sejak 2 April 2025, yang disebabkan oleh anggapan bahwa Indonesia menghambat perdagangan AS melalui penerapan tarif sepihak, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sistem perizinan impor yang kompleks, dan pengaturan devisa hasil ekspor.

Perkuat Jalur Diplomasi

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa strategi pertama yang disiapkan adalah memperkuat jalur diplomasi.

Tim negosiasi Indonesia telah disiapkan di berbagai kedutaan besar untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dari Amerika Serikat.

“Jadi kita sebenarnya sudah mempersiapkan tim negosiasi kita, artinya ada di kedutaan. Jadi kadang-kadang Amerika ini kan cepat sekali berubah sehingga kita harus antisipasi kalau ada perubahan ya kita sudah siap,” ujar Budi pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, dikutip MPN Indonesia dari laman Kemendag, Sabtu (5/7).

Pengalihan Pasar Ekspor

Strategi kedua yang diambil pemerintah adalah melakukan pengalihan pasar ekspor.

Kementerian Perdagangan terus mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA (I-EAEU CEPA), I-Peru CEPA, dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (Indonesia-Tunisia PTA).

Upaya ini bertujuan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia di luar Amerika Serikat.

“Pasar ekspor kita banyak di negara lain dan salah satu caranya adalah bagaimana kita mempercepat proses negosiasi perjanjian dagang kita dengan negara lain atau kawasan lain. Itu yang kita lakukan dan tahun ini banyak progres yang bisa kita lakukan,” kata Budi.

Pengoptimalan Bea Masuk

Strategi ketiga yang disiapkan pemerintah adalah mengantisipasi kemungkinan limpahan barang impor ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan AS terhadap negara lain.

Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan mekanisme pengamanan perdagangan (trade remedies) seperti bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) yang sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan lalu lintas ekspor dan impor di seluruh pintu masuk kepabeanan serta meningkatkan pengawasan peredaran barang di pasar domestik.

“Jangan sampai ketika barang itu tidak bisa diterima di Amerika, kemudian masuknya ke Indonesia,” ungkap Budi.

Evaluasi Perjanjian Dagang

Langkah keempat yang diambil adalah evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian perdagangan yang sudah berlaku.

Budi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 19 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 10 perjanjian yang sedang dalam proses ratifikasi, serta 16 perjanjian yang masih dalam tahap perundingan.

“Kita tentu tidak hanya sekadar membuat perjanjian dagang yang baru, tetapi kita itu sudah ada 19 perjanjian dagang yang sudah implementasi, 10 [perjanjian dagang] yang sedang proses ratifikasi, dan 16 yang sedang dirundingkan,” jelas Budi.

Evaluasi ini bertujuan agar setiap perjanjian perdagangan memberikan manfaat seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump terhadap Indonesia sempat ditangguhkan selama 90 hari sejak 9 April untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia.

Namun, pada 4 Juni, Donald Trump menggandakan tarif sektoral untuk produk baja, aluminium, dan produk turunannya menjadi 50% bagi seluruh negara kecuali Inggris.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan berharap proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu neraca perdagangan Indonesia.

Selama periode Januari hingga Mei 2025, Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia dengan nilai sebesar US$7,08 miliar, menggeser India yang selama ini berada di posisi teratas.

Pada periode yang sama, India mencatatkan surplus sebesar US$5,3 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$6,59 miliar.

Sejak 2020 hingga 2024, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencatatkan surplus yang stabil di kisaran US$10 miliar hingga US$16,6 miliar, dengan tren pertumbuhan sebesar 5,32%.

Pada tahun 2024, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 9,94% atau senilai US$26,3 miliar.

Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan negara pemasok barang impor terbesar keempat bagi Indonesia dengan nilai impor sebesar US$12 miliar atau 5,12% dari total impor nasional.

(AKM/NID/RAD)