Tok! Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta Naik 6,17 Persen jadi Rp5,7 Juta

MPN Indonesia 25 Desember 2025 - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kenaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

Kenaikan ini setara dengan 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5.396.761.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876,” ucapnya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12).

Penetapan UMP Jakarta 2026 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang juga berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dasar Perhitungan UMP Jakarta 2026

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani PP tentang Pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penetapan formula tersebut mempertimbangkan berbagai aspirasi, khususnya dari serikat buruh.

“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5–0,9,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, pada 16 Desember 2025.

Alfa dalam formula tersebut merupakan indeks yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Penentuan nilai alfa menjadi salah satu faktor dalam memastikan besaran UMP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Proses Pembahasan dengan Dewan Pengupahan

Sebelumnya, Pramono juga mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Jakarta telah melakukan rapat dan pembahasan secara berkali-kali sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Rekomendasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi terkait penetapan UMP Jakarta 2026.

“Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali. Dan rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur,” kata Pramono, Selasa (23/12).

Ia menegaskan bahwa keputusan UMP Jakarta 2026 bersifat final dan sesuai dengan batas waktu penetapan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025, Pramono juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tetap berpedoman pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

“Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 51. Sehingga dengan demikian itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” katanya.

Terkait aspirasi buruh yang mempertanyakan besaran UMP, Pemprov Jakarta memasukkan sejumlah insentif dalam Keputusan Gubernur yang disiapkan.

Insentif tersebut mencakup dukungan di sektor transportasi, pangan, dan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi daerah.

“Di dalam keputusan gubernur, kami juga menyampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pangan, dan berkaitan dengan kesehatan. Kami cantumkan dalam keputusan gubernur,” kata Pramono.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

(AKM/NID/RAD)