Ketua MUI Temui Menteri Haji Arab Saudi, Tanya soal Visa Furoda

MPN Indonesia 9 Juni 2025 - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al Rabiah.

Pertemuan dilakukan untuk membahas sejumlah isu penting terkait pelaksanaan Haji 2025, termasuk persoalan Visa Furoda yang tidak terbit di Indonesia.

“Pertemuan yang sangat akrab dan nyaman, kami berbincang banyak tentang penyelenggaraan haji secara umum lebih tertib dan nyaman,” kata Kiai Cholil pada Sabtu (7/6), dikutip MPN Indonesia dari MUI Digital.

Alasan Visa Furoda Tak Terbit

Dalam pertemuan yang berlangsung di sore hari Nahar tersebut, Kiai Cholil secara khusus mempertanyakan alasan tidak diterbitkannya Visa Furoda bagi jemaah Indonesia.

Tawfiq Al Rabiah menjelaskan bahwa langkah itu diambil sebagai bagian dari penataan yang lebih kondusif, meski menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah calon jemaah.

Menanggapi penjelasan tersebut, Cholil memberikan masukan agar ke depan proses penetapan kuota serta kepastian penerbitan Visa Furoda dilakukan jauh-jauh hari guna memberikan kepastian bagi calon jemaah.

“Saran saya kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi agar dapat menentukan jumlah kuota dari jauh-jauh waktu bahkan kepastian visa itu bisa dipastikan lebih jauh waktunya, seperti ketika Ramadhan sudah ada kepastian visa bagi jemaah yang akan berangkat Haji,” ujar Cholil.

Pelayanan Haji Tahun Ini Lebih Baik

Selain membahas visa, diskusi turut menyoroti peningkatan layanan dan pengelolaan penyelenggaraan Haji tahun ini.

Cholil, yang hadir sebagai jamaah Haji undangan Raja Salman, juga mencatat adanya peningkatan fasilitas pelayanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan bahwa fasilitas yang tersedia kini lebih baik dan lengkap, membantu memberikan pengalaman ibadah yang lebih optimal bagi para jamaah.

Selain itu, ia mencatat bahwa jumlah jemaah tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penjagaan jemaah Haji ilegal lebih ketat sehingga yang masuk ke Masjidil Haram dan masya’ir hanya jamaah yang punya izin Haji (tasrih),” ungkapnya.

(AKM/NID/RAD)