Korban Banjir dan Longsor Sumatra akan Dapat Bantuan Rp8 Juta per KK

MPN Indonesia 1 Januari 2026 - Pemerintah menetapkan kebijakan bantuan minimal sebesar Rp8 juta per kepala keluarga (KK) bagi korban terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

Bantuan kemanusiaan ini disiapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana alam.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

“Setiap kepala keluarga yang terdampak atau mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta, dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp3 juta, untuk pemulihan ekonomi Rp5 juta,” kata Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (1/1).

Bantuan sosial ini akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota setempat.

Selain bantuan tunai utama, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan pendukung lainnya, seperti beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.

Santunan Korban Jiwa dan Penyaluran BLT

Pemerintah turut menyiapkan santunan khusus untuk korban jiwa dan luka berat akibat bencana di Sumatra.

Untuk korban meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp15 juta, sedangkan untuk korban luka berat sebesar Rp5 juta.

Di samping bantuan bagi warga terdampak, pemerintah juga memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, dan BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau sekitar 120 juta jiwa.

Penyaluran BLT juga dibahas dalam pertemuan antara Teddy dan Gus Ipul, dengan penekanan pada pelaksanaan yang tepat sasaran dan cepat.

(AKM/NID/RAD)