Mendagri Sebut 25 Desa di Sumatra Hilang akibat Banjir Bandang dan Longsor

Aceh, MPN Indonesia 9 Januari 2026 - Sebanyak 25 desa di wilayah Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir 2025.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa desa-desa tersebut berada di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Jumlah tersebut mengalami koreksi setelah pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Awalnya, desa yang dinyatakan hilang berjumlah 22, kemudian diperbarui menjadi 25 desa.

“Jadi, ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini,” ujar Tito dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1).

Sebaran Desa Hilang di Aceh dan Sumatra Utara

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, jumlah gampong yang hilang di Aceh meningkat dari 13 menjadi 17 desa.

Sementara itu, hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan tidak ada desa yang hilang akibat bencana alam di wilayah Sumatra Barat.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito menegaskan bahwa desa-desa yang hilang tersebut tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula karena berisiko terdampak bencana serupa.

“Kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan, dan kita akan tentu harus nyari satu, nyari tempat untuk relokasi desa itu,” ucap Tito.

Skema Relokasi dan Bantuan Pemerintah

Pemerintah menyiapkan dua skema relokasi bagi warga terdampak.

Warga dapat direlokasi ke lokasi yang disediakan pemerintah atau memilih lokasi pindah secara mandiri.

Dalam kedua skema tersebut, bantuan tetap diberikan.

Bantuan yang disalurkan meliputi Rp60 juta untuk pembangunan rumah, Rp3 juta untuk perabotan rumah tangga, serta Rp5 juta untuk dukungan pengembangan ekonomi.

Selain itu, warga terdampak juga berpeluang dimasukkan ke dalam Program Keluarga Harapan selama enam bulan.

“Tapi ada saran juga dimasukkan dalam daftar PKH (Program Keluarga Harapan), setidaknya 6 bulan. PKH artinya bantuan langsung tunai selama 6 bulan. Nah ini sedang dalam pendataan oleh kita,” kata Tito.

Penilaian Geologis dan Target Pembangunan

Tito menekankan bahwa penentuan lokasi relokasi akan melibatkan lembaga teknis seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Informasi Geospasial untuk menilai kondisi geologis wilayah terdampak.

Jika dinyatakan rawan, pembangunan kembali di lokasi lama tidak akan dilakukan.

“Kalau memang secara geologis rawan, ya jangan di situ lagi. Kan hilangnya itu bisa saja terjadi longsor atau terjadi banjir bandang ya, kemudian sudah kering. Tapi kalau kembali ke situ lagi, mungkin kalau ada kejadian lagi, mudah-mudahan nggak, bisa rawan lagi,” pungkasnya.

Proses relokasi ditargetkan berlangsung cepat dengan pembangunan hunian sementara (huntara) dalam waktu tiga bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap).

Pembangunan huntap akan dibiayai melalui APBN dengan dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta skema gotong royong.

(AKM/NID/RAD)