Menkomdigi Klarifikasi soal Digitalisasi Tak Masuk dalam RAPBN 2026

MPN Indonesia 28 Agustus 2025 - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi tetap menjadi bagian dari prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkannya secara eksplisit dalam pidato penyampaian RAPBN.

Digitalisasi jadi Penopag Program Pemerintah

Meutya menjelaskan bahwa digitalisasi tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam berbagai program prioritas pemerintah.

“Jadi digitalisasi itu kan sektor yang memang gak berdiri sendiri. Jadi sebetulnya meskipun tidak dimunculkan dalam struktur anggaran negara APBN 2026, sesungguhnya digitalisasi itu sudah termaktub dalam program-program prioritas yang dijalankan oleh Presiden,” ujar Meutya dalam Forum Smart City Nasional di Yogyakarta, Rabu (27/8).

Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Sekolah Rakyat, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semuanya membutuhkan dukungan infrastruktur digital agar berjalan efektif.

Contoh Implementasi Digitalisasi

Meutya juga menyoroti penerapan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur.

Program ini dilakukan bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

“Dengan digitalisasi ini kita harapkan bisa lebih tepat sasaran, efisien, efektif, dan bahkan memungkinkan adanya pelaporan dari masyarakat mana mereka yang menerima yang tidak tepat sasaran dan yang merasa berhak untuk menerima juga bisa mengajukan diri, tentu setelah diverifikasi dan sebagainya,” ungkap Meutya.

Menurutnya, digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat melaporkan ketidaksesuaian penerimaan bantuan.

Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 di Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/8), mengumumkan delapan agenda prioritas, yaitu:

• Ketahanan pangan
• Ketahanan energi
• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Pendidikan
• Kesehatan
• Desa, koperasi, dan UMKM
• Pertahanan semesta
• Akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan

“APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda prioritas,” pungkas Prabowo.

(AKM/NID/RAD)